PENANGGULANGAN PRAKTIK CYBER PROSTITUTION PADA APLIKASI MICHAT BERDASARKAN KEBIJAKAN KRIMINAL DI INDONESIA
Main Article Content
Abstract
Prostitution is a despicable act because it violates the norms that live and develop in society,
especially moral norms. One of the crimes that is a concern in today's society is prostitution in the
cyber world (cyber prostitution). Along with the increasingly widespread use of the internet in
Indonesia, cyber prostitution activities are also developing. The perpetrators and pimps began to
use social networking sites such as MiChat to carry out their actions. MiChat which was
originally used for friendship, is now used to market sex transactions. Cyber prostitution cases in
Indonesia currently require a criminal law policy in an ef ort to overcome this. The regulations
governing this problem are the Law on Information and Electronic Transactions, the Law on
Pornography and the Criminal Code. This research is a descriptive normative legal research with
a statutory approach, namely examining the laws and regulations related to the legal issues raised
and with an analytical approach. The results of this study indicate non-penal countermeasures,
government institutions have carried out supervision or monitoring of applications that are often
used as media for cyber prostitution. Meanwhile, legally, the Criminal Code and the ITE Law do
not clearly regulate the definition of online prostitution.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Daftar Pustaka.
A. Buku
“Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru). Semarang: Prenadamedia,
”
“Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta:
Citra Aditya Bakti, 1996.”
“Diantha, I Made Pasek. Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam
Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.”
“Edmon, Makarim. Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kajian
Kompilasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.”
“Kenedi, H. John. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem
Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
”
“Margono. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.”
“Purwati, Ani. Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Jakad Media
Publishing, 2020.”
“Rahardjo, Agus. Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan
Kejahatan Berteknologi. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2011.”
“Siregar, Kondar. Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak
Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu. Medan:
Perdana Mitra Handalan, 2015.”
“Sunggono, Bambang. Metodelogi Peneitian Hukum. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003.”
“Suyanto, Bagong. Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan.
Yogyakarta: Suluh Media, 2018.”
“Wahid, Abdul. Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer. Malang:
Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 2002.”
B. Peraturan Perundang-undangan
“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”
“Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.”
“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.”
“Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.”
C. Jurnal
“Anindia, Islamia Ayu dan R.B Sularto. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum
Pidana.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1,
Nomor 1 (2019): 18-30.”
“Juditha, Christiany. “Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial
di Media Sosial”. Jurnal Pekommas. Volume 6, Nomor 1 (April
: 51-63.”
“Maneking, Filbert, et. al. “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban
Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana.” Jurnal Lex
Privatum. Volume 9 Nomor 3 (April 2021): 206-216.”
“Pradana, Arya Mahardhika. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi
Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam
Prostitusi.” Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 45 Nomor
(2015): 277-307.”
“Utami, Zeti dan Hadibah Zachra Wadjo. “Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru.”
Jurnal SANISA. Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 24-33.”
D. Skripsi
“Suprojo. “Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks
Komersial (PSK) di Kabupaten Demak”. Paper presented on the
Universitas Negeri Semarang, 2016.”
E. Website
“Ahmad Budiman. “Prostitusi Lewat Aplikasi Online.”
hhtp;//berkas.dpr.go.id/puslit/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PU
SLIT-Januari-2022-181.pdf. Diakses tanggal 05 Maret 2022.”
“Pratama Persada. “Kasus MiChat, Kominfo Disebut Sulit Tangkis
Prostitusi Online.” CNN Indonesia. 10 Februari 2020.”