HAK UPAH PEKERJA PKWTT TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 134/PDT.SUS-PHI.G/2019/PN.JKT.PST)
Main Article Content
Abstract
Termination of Employment Relations often creates experiences between employers and
workers/labourers. Disputes tend to occur between workers/ laborers and employers regarding the
employment relationship. sometimes workers/laborers pay attention to the labor rules in Law Number
13 of 2003 concerning Manpower, in that provision already regulates the rights and obligations of the
parties, as well as regulates industrial cooperation agreements. Therefore, this study aims to find out
how the company's considerations and responsibilities regarding payment of industrial responsibility
payments in the Central Jakarta District Court Decision Number:
134/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST. The research method used is normative legal research with a
prescriptive nature of research, and uses primary legal materials, secondary legal materials, and uses
a statutory approach. The researcher obtained the results, that the consideration is in accordance with
Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, employers are required
to pay compensation money, but it is not in accordance with the Manpower Law on refusal of wages.
Workers also do not get their rights such as employment relationship status, wages below the
minimum, and employment social security.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
“Asyhadie, Zaeni. Pemutusan Hubungan Kerja. (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008).”
“Fahrojih, Ikhwan. Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan
Konstitusional), (Jawa Timur: Setara Press, 2016). ”
“Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). ”
“Husni, Lalu. Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia. (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2000). ”
“Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013). ”
“Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). ”
“Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
. ”
“Soeroso., R. Pengantar Ilmu Hukum. Edisi 1. Cetakan ke-8. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006). ”
“Subekti. Hukum Perjanjian. Cetakan ke-8. (Jakarta: PT Inter Masa, 1984). ”
B. Peraturan Perundang-Undangan
“Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 39, dan
Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4279. ”
C. Jurnal
“Buana, Sudibyo Aji N. dan Mario Septian A. P., 2015, “Implementasi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X Di Kota Malang”, Jurnal Studi
Manajemen, Tahun 2015, Vol. 9, No 2, Tahun 2015. ”
“Dyani, Vina Akfa. “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi
Notaris dalam Membuat Party Acte”. Jurnal LEX Renaissance. Vol. 2,
No. 1, Januari 2017. ”
“Maringan, Nikodemus, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Legal Opinion, vol. 3, no.
, Tahun 2015. ”
“Shalihah, Fithriatus. “Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia”. Jurnal Selat. Vol. 4 No. 1,
Oktober 2016. ”
“Sudrajat, Tedi, et al. "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada
Program Jaminan Kesehatan Nasional". Jurnal Pandecta. Vol. 15, No. 1.
Juni 2020. ””
D. Putusan Pengadilan
“Putusan Nomor: 134/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST”
E. Kamus
“Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa Edisi Keempat. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).