Published: 2020-11-23

POLITIK HUKUM RANCANGAN PERUBAHAN KUHP

Abstract : 666 | PDF : 678

BATAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR)

Abstract : 776 | PDF : 1905

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI PEKERJA KONTRAK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PEKERJA HONORER) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstract : 481 | PDF : 1049

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 322/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim)

Abstract : 207 | PDF : 239

PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract : 333 | PDF : 1818

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PERS DALAM PUBLIKASI BERITA YANG BERMUATAN CONTEMPT OF COURT

Abstract : 254 | PDF : 501

REKONSTRUKSI VERIFIKASI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENEGAKAN ASAS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM

Abstract : 472 | PDF : 1171

PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG

Abstract : 185 | PDF : 282

DILEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA

Abstract : 356 | PDF : 272

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PPOB (PAYMENT POINT ONLINE BANK) YANG DIKELUARKAN OLEH PT PLN

Abstract : 379 | PDF : 764

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASIMILASI DI RUMAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 BAGI NARAPIDANA

Abstract : 365 | PDF : 278