REKONSTRUKSI VERIFIKASI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENEGAKAN ASAS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
As a stage in the implementation of elections, verification of political parties is important. Aside from being an effort to create a simple multi-party system, the implementation of verification og political party is also an effort to ensure that the Political Parties are indeed eligible to contest in general elections. However, the verification should be carried out only once as stipulated in the legislation. However, in practice, new political parties must undergo verification twice with similar requirements, namely verification to obtain a legal entity status as stipulated in Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties and verification to become an election participant regulated in Law Number 7 of 2017 concerning general elections. This raises the potential for reduplication of verification by the state of new political parties which then has implications for ineffectiveness, inefficiency and violations of the principle of justice. The research method in this article is normative juridical. The conclusion in this study is the implementation of political party verification which is currently happening inefficiently because it led to reduplication so that it needs to be reorganized.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
Syafriandre, Aldho, Aidinil Zetra, Feri Amsari. “Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019.” Jurnal Wacana Politik 4, no. 1 (2019): 14–29.
Almufarid. “Analisis Pemberlakuan Parliamentary Threshold (Ambang Batas Parlemen) Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Bawaslu 3, no. 1 (2017): 65–77.
Asrinaldi. “Partai Politik Dan Keharusan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak Yang Berintegritas.” Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan Fisip Umrah 2017, no. 8 (2019): 20–29.
Aulia, Dian. “Tinjauan Buku Penguatan Demokrasi : Partai Politik Dan ( Sistem ) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi.” Masyarakat Indonesia 42, no. 1 (2016): 115–26.
Elfudllatsani, Bahar, Isharyanto dan Agus Riwanto. “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS VII, no. 1 (2019): 52–61.
Berggren, Niclas, and Jerg Gutmann. “Securing Personal Freedom through Institutions: The Role of Electoral Democracy and Judicial Independence.” European Journal of Law and Economics 49, no. 2 (2020): 165–86.
https://doi.org/10.1007/s10657-020-09643-9.
Putra, Indra Madan, Ria Ariany dan Syahrizal. “Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.” Jispo 9, no. 1 (2019): 107–23.
Masyrofah. “Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi.” Jurnal Cita Hukum 1, no. 2 (2013): 165–75. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Mochtar, Zainal Arifin. “Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 2 (2019): 157. https://doi.org/10.22146/jmh.29199.
Ramadhan, Muhammad Febry. “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia.” Jurnal Lex Renaissance 3, no. 1 (2018): 148–70. https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art6.
Wahana, Paulus. “Menguak Kebenaran Ilmu Pengetahuan Dan Aplikasinya Dalam Kegiatan Perkuliahan.” Jurnal Filsafat 18, no. 3 (2016): 273–94. https://doi.org/10.22146/jf.3528.
Wahid, A. “Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/Puu-IX/2011).” Jurnal Konstitusi 9, no. 1 (2012): 111610.