PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PPOB (PAYMENT POINT ONLINE BANK) YANG DIKELUARKAN OLEH PT PLN
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Electricity is one of the vital life needs of the community. PLN, as the official provider of electricity, has issued a payment policy through the PPOB system with the aim of providing more service for consumers along with rapid changes in technology and information flow. But on the other hand, the policy of implementing payments through the PPOB turned out to have hurt consumer rights. Consumers are charged an additional administration fee which amounts vary, ranging from Rp1,600.00 to Rp5,000.00. This policy is unilaterally included in the standard agreement through the Power Purchase Agreement and violates the provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). So that the problem arises as to how the business actor's responsibility for consumer losses due to the PPOB system is based on Article 19 paragraph (1) and paragraph (2) UUPK? and how do consumers protect against the implementation of clauses in electricity payment transactions? The research method used is normative juridical research method. The results of research that PLN violated the provisions of Article 4 letter b and c Article 5 letter c and Article 18 Paragraph (1) letter a UUPK, then PLN is responsible for losses suffered by electricity consumers who use electricity payment services through the PPOB system which is materially regulated in Article 19 The UUPK confirms that business actors are responsible for providing compensation for the damage, pollution and / or loss of consumers due to consuming goods and / or services produced or traded. However, the legal action of the consumer lawsuit that sued PLN in the South Jakarta District Court in its decision was rejected, so the consumer must accept the judge's decision and must accept the payment system that has been determined by PLN through the PPOB system. PLN's policy of applying the standard clause in the PPOB system benefits banks, but is detrimental to consumers because the basis of the charges is unclear and is detrimental to consumers. Thus, consumer protection against the implementation of clauses in electricity payment transactions applicable Article 18 paragraph (3) UUPK will be declared null and void.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Depok: FHUI Pascasarjana, 2003.
AK, Syahmin. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Arikunto, Suharsmi. Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
Badrulzaman, Mariam Darus. KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya. Bandung: Alumni, 1993.
Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, 1994.
Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Adirtya, 2010.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
Harahap, M. Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni,1986.
HS. Salim H.S dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Loebis, A. B. Jual Beli Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta: tanpa penerbit, 1976.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
Meliala, A. Qiram Syamsudin. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty, 1985.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1985.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Musselman, Vernon A, dan Jhon H. Jackson, Introduction to Modern Business, diterjemahkan Kusma Wiriadisastra. (Jakarta: Erlangga, 1992).
Nasution, A.Z., Hukum perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, 2006.
_________. Konsumen dan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Nugroho, Susanti Adi. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Prakoso, Djoko dan Bambang Riyani Lany. Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia.Jakarta: 1987.
Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
Rusli, Hardijan. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
Samsul, Inosentius. Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. Depok: FHUI Pascasarjana, 2004.
Sasongko, Wahyu. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Lampung: Universitas Lampung: 2007.
Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang. Bagian I. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
Siahaan, N.H.T. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta: Panta Rei, 2005.
Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:Rajawali Pres. 1984.
=======. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1996.
Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Subekti. Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh. Bandung: Citra Aditya, 1995.
_______. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermassa, 2001.
_______. R Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
Sudaryatmo. Pengaturan Klausula Baku dalam UUPK. Jakarta: YLKI, 2001.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
Tobing, Rudyanti Dorotea. Hukum, Konsumen dan Masyarakat Sebuha Bunga Rampai. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2014.
Tobing, David L. Belajar Membela Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
Yusuf, Sulaiman. Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid XIII: Perusahaan Listrik Negara. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1994 tentang Harga Jual dan Golongan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
Johannes, Gunawan. “Tinjauan Umum dan Kritis Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Bisnis, 2001, 47
Latiningsih, Nining. “Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 11, No. 2, (Desember 2012), 71-76.
Yulius, Louis “Tanggungjawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen” Lex Privatum, Vol.I, No.3, 2013, 29.
Anonim. “Pengertian PPOB-Payment Point Online Bank”, (On-Line), tersedia di http://ppob.interpay.biz/2012/08/pengertian-ppob.html, (28 Oktober 2017).
Anonim, “Apa itu klausula baku”. (Online), Http:// www.sangsaka_apa_itu_ klausal_baku, (9 April 2018).
Budiono, Herlien. “Pengikat Jual Beli dan Kuasa Mutlak”, Majalah Renvoi, edisi tahun I, No 10, Bulan Maret 2014.
Gutom, Obbi Afri. “Belajar Pada Negara Maju Untuk Pelayanan yang Lebih Baik”, (On-Line), http://www.gultomlawconsultants.com/ideku-untuk-pln-solusi-untuk-pelayanan-yang-lebih-baik/. (7 Maret 2018).
Patrik, Purwahid. Dasar-dasar Hukum Perikatan, Bandung: CV. Mandar Maju, 1984.
Perusahaan Listrik Negara” Profil Perusahaan”, (Online), http://www.pln. co.id/tentang-kami/profil-perusahaan, (15 April 2018).
Tobing, David L. “Gugatan PPOB Listrik Ditolak, ADAMSCO Banding”, http://nasional. kontan.co.id/news/gugatan-ppob-listrik-ditolak-adamsco-banding, (7 Juni 2018).
___________. “Hak Konsumen”, (Online), http://bpkn.go.id/uploads/ document/aada4c-67c39e76c56d5fceba7fcb8926d5d094d9.pdf, (15 April 2018).
___________. David L. Tobing, “Hak Konsumen”, http://bpkn.go.id, (6 Juni 2018).
Salinan Putusan No.510/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel.