TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI PEKERJA KONTRAK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PEKERJA HONORER) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
After the enactment of the ASN Law causes uncertainty and there is no certainty the status of honorary staff, because the ASN Law only mentions 2 (two) categories as in Article 6, which consists of civil servants and PPPK. This has an impact on the position of Honorary Workers in the staffing system in the ASN Law becomes unclear because in the ASN Law. Article 6 discusses that "ASN employees consist of civil servants and PPPK" based on Honorary Workers who are not currently PPPKs. Based on this background, the following problems were formulated: What is the legal status and legal protection of temporary workers not included in civil servants under the Ministry of Energy and Mineral Resources? The research method used in this thesis testing proposal is a normative legal research method. In theory, honorary staff have been eliminated or eliminated by related regulations such as the ASN Law. However, it cannot be denied that the honorary workforce is still valid and still exists within government agencies, one of which is the Ministry of Energy and Mineral Resources. The legal status only uses the term, which can be seen in the law can be prepared with freelance workers who are not approved for its sustainability. Legal protection given by the government to honorary staff is a difference, if previously the government was still half-measures in providing protection for issues of granting and protecting work rights for employees not being fulfilled full, given in this provision the position of honorary workforce is eliminated and changed to PPPK.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
Buku
Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
Azhary, Tahir. Negara Hukum Indonesia. Jakarta : UI-Press, 1995.
Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Maullang. Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
Edward III, George C. (edited). Public Policy Implementing. London : Jai Press Inc, 1984.
Efendi. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jakarta : Balai Buku Indonesia. 2005.
Gaffar, Afan. Otonomi Daerah Dalam Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
Grindle, Merilee S. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press, 1980.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
Huda, Ni’matul. Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review. Yogyakarta : UII Press, 2005.
Korten David C dan Syahrir. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1980.
Kusnardi, Moh. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Sinar Bakti, 1987.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2006.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.
M. Hadjon, Philipus, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadja Mada Universitiy Press, 1994.
M.D. Mahfud. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Muchsan. Hukum Kepegawaian. Jakarta: Bina Aksara,1982.
Muhtaj, Majda El. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta : Kencana, 2005.
Nazmil Yunas, Didi. Konsepsi Negara Hukum. Padang: Angkasa Raya, 1992.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Cetakan ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Ripley, Rendal B and Grace A. Franklin, Policy Implementation and Bureaucracy, Second Edition. The Dorsey Press. Chicago-Illionis, 1986.
Samidjo. Ilmu Negara. Bandung: Armico, 1986.
Samodra, Wibawa. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Sunggono, Bambang. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Bandung: Sinar
Grafika, 1994.
Regulasi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821).
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6264).
Jurnal
Arief Sidharta, B. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), Rule of Law, Edisi 3 Tahun II, (November 2004)
Fajri, Nurul dan Zainal Abidin, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS” . Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2 Nomor 2, (2017).
Rakayoga, Gusti Lanang. “Civil Service Discipline Based On The Government Regulation Number 53 Year 2010 Viewed From The Personel Law Aspect In Indonesia.” Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan),( 2014.)
Sabatier, Paul. “Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research” Journal of Public Policy 6, (Jan, 1986).
Sriastuti, Baiq. “Kedudukan Tenaga Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”. Jurnal IUS “Kajian Hukum dan Keadilan”, Volume V, Nomor 2, (2017).
Soetiono. “Rule Of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
Artikel
Fauzi Yudistira. Implementasi Kebijakan Publik”. 2010. http//www.Scribd.com/ doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik, diakses pada tanggal 25 April 2020.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi/badan-pengembangan-sumber-daya-manusia-esdm, Diakses pada tanggal 25 April 2020.
Merdeka, “Menteri Tjahjo Beberkan Alasan Tenaga Honorer Dihapuskan”, https://www.merdeka.com/uang/menteri-tjahjo-beberkan-alasan-tenaga-honorer-dihapuskan.html, Diakses pada tanggal 20 April 2020.
Wicaksana Dramanda, Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan, www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabatpemerintahan/, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.