PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The distribution of financing in the form of credit by banks to the public is inseparable from the risk of non-performing loans. In the event of bad credit, goods that are pledged as collateral and have been bound perfectly with a Certificate of Mortgage (HT) in accordance with Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights to Land and Objects Related to Land will be sold to cover the debtor's obligations through HT execution parate auction mechanism where creditors can directly apply for HT execution auction to the State Wealth and Auction Service Office (KPKNL) without fiat from the Head of the District Court (PN). The formulation of the problems studied are what are the considerations so that the creditors decide to carry out the HT execution parate auction through the execution parate, how the HT execution parate auction is carried out and what are the obstacles faced in the HT execution parate auction. The research method used is empirical / sociological meaning that this research was conducted with the aim of revealing the reality that occurred in the execution of the HT execution parate auction at the KPKNL Tangerang. The data collection method is done by collecting primary data through observations and interviews with sources as well as secondary data through library research from books, laws and regulations and other publications. In the data analysis method used qualitative data analysis. The creditors' consideration in deciding to carry out the execution parate through an auction mechanism by submitting a direct application to the KPKNL without PN fiat for the sale of HT objects is that the efforts made by the creditors have been maximized in collecting their receivables and the costs are relatively cheaper and the time is fast than if requested through PN preceded by the fiat of the Head of the PN. The obstacles faced in the execution of the HT execution parate auction are the still occupancy of the HT object being auctioned off by the debtor, third parties or their heirs and the fear of prospective auction participants of intimidation from the debtor. In addition, the high limit price of HT objects being auctioned, the location of HT objects that are not strategic so that they are not marketable, marketing of HT objects before the auction is not optimal, local cultural factors that feel reluctant to buy through an auction of HT objects owned by neighbors or figures the local community, negative information received by prospective auction participants from previous buyers / auction winners. With regard to these constraints, creditors should be even more selective in extending credit to their customers both in terms of the prospective debtor's financial capacity and in terms of collateral conditions that are used as collateral for debt repayment. Meanwhile, the Tangerang KPKNL and auction officials should verify more carefully every time there is a request for the execution of HT execution parate auction from creditors to minimize pre-auction and post-auction problems as well as more intensively to provide socialization to creditors about the parate auction for HT execution.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
Setijoprodjo, Bambang. Pengamanan Kredit Perbankan Yang Dijamin Oleh Hak Tanggungan, Medan : Lembaga Kajian Hukum Bisnis USU Medan, 1996.
Budiono, H. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, cet.2, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008.
Burhan, Ashshofa. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
Handayani, dkk. Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Malang: UMM Press, 2002.
J. Soepranto. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Gramedia, 1981.
Kelompok Studi Hukum Bisnis. Seminar : Hak Tanggungan atas tanah dan Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Bandung :Citra Aditya Bakti, 1996.
Badrulzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Jaminan, cet.2, Bandung : Mandar Maju, 2009.
K., Muljadi. Hak Tanggungan , Jakarta : Kencana, 2006.
Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed.2, Cet.3, Jakarta : Sinar Grafika. 2007.
Patrik, Purwahid. Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986.
Usman, Rachmadi. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999
Sutantio , Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju, 1997.
R, Soemitro,.Peraturan dan Instruksi Lelang, Ed.2, Cet.1, Bandung : Eresco, 1987.
Soepomo,R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1989.
Setiawan,R. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Jakarta :Bina Cipta, 1994.
Salbiah. Materi Pokok Pengetahuan Lelang, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, 2004.
HS, Salim. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Subekti. Hukum Acara Perdata, Bandung : Bina Cipta, 1989.
Subekti, R. Johannes Gunawan, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1996.
Gautama, Sudargo. Komentar atas Undang-undang Hak Tanggungan, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1996.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 1998.
Syahdeini, Sutan Remy. Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi Oleh Perbankan, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1999
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 182
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 1996, No. 42.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 , Lembaran Negara RI tahun 1999, No. 66
Peraturan Lelang (Vendu Reglement) Ordonansi 28 Februari 1908 LN 08-189 .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tanggal 26 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2010 Tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471.
Himpunan Surat Keputusan dan Surat Edaran Lelang, Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta .
Himpunan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tentang Pengurusan Piutang Negara, Panitia Urusan Piutang Negera
Direktorat Pajak tidak Langsung, 1978, Himpunan Surat-Surat Edaran dan Surat-Surat Keputusan Mengenai Lelang : Menurut Kelompok Masalah, Eresco, Bandung.
Kumpulan Peraturan Tentang Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Jakarta.