TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASIMILASI DI RUMAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 BAGI NARAPIDANA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The Word Health Organization Regional Office for Europe issues Interim Guidance as a guide in dealing with the Covid-19 pandemic globally. Interim Guidance focuses on how to prevent and control Covid-19 in prisons or other places of detention. The guide explains that those who are in prison or other places of detention are more vulnerable to infections and covid-19 transmission. So that through the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 released approximately up to 35 thousand inmates to prevent the transmission of Covid-19 in Correctional Institutions experiencing overcrowding. One such decision is regarding the application of assimilation at home. However, this decision contradicts the previous regulation regarding the implementation of assimilation that is regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2018. To examine the problem in this article the author uses normative legal research methods, namely by reviewing the applicable laws and regulations and decisions that exist or apply to a particular legal problem / conflict. So that it can provide legal prescriptions and conclusions whether the implementation of assimilation in the house is legally legal. In a related regulation found the principle of mutatis mutandis in order to change the conditions of "force majure" and is a form of government commitment in "Salus populi suprema lex esto" which is that people's safety should be the highest law.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Marwoto, B.J. dan H. Witdarmono, Proverbia Latina. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Sojeono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-1. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Versteden C.J.N, Inleiding Algemen Bestuursrecht. Samson H,D, Tjeenk Willink, Alphen aan de Rijn, 1984.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
Surat Edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Haryono, “Kebijakan Perlakuan Khusus Narapidana Risiko Tinggi”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12 No.3 (2017).
Helen Xanthaki, On Transferability of Legialative Solution: The Functionality Test, dalam Drafting Legislattion, A Moddern Approach, Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (Ed.), (Burlington: Ashgate Publishing Limited).
Ihsanuddin, “Jokowi Nilai Perlu Physical Distancing Skala Besar Disertai Kebijakan Darurat Sipil” https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/14513531/jokowi-nilai-perlu-physical-distancing-skala-besar-disertai-kebijakan, diakses pada tanggal 02 April 2020, pukul 15.10 WIB.
Sistem Database Pemasyarakatan http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/3, diakses pada tanggal 31 Maret 2020, pukul 22.00 WIB.
Tim detikcom, “Puluhan Ribu Napi Bakal Dibebaskan di Tengah Wabah Corona,” https://m.detik.com/news/berita/d-4962008/puluhan-ribu-napi-bakal-dibebaskan-di-tengah-wabah-corona, diakses pada tanggal 02 April 2020, pukul 15.00 WIB.
Word Health Organization Regional Officer for Europe, “Preparedness, Prevention and Control of Covid-19 in Prisons and Other Places of Detention”, http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020, diakses pada tanggal 02 April 2020, pukul 14.00 WIB.