Articles
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP SENGKETA AGUNAN YANG MENGAKIBATKAN BATALNYA PERJANJIAN KREDIT
26 - 48
KEBIJAKAN FORMULASI TERKAIT KONSEPSI RECHTERLIJKE PARDON (PERMAAFAN HAKIM) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
49 - 73
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN, PENGGUNAAN, DAN PENGGUNAAN E-LIQUID DI DALAM ROKOK ELEKTRIK
143 - 167
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSAMAAN HAK BAGI KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DALAM ANGKUTAN PENERBANGAN
217 - 241
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA JUAL BELI TANAH (STUDI PUTUSAN NO. 124 PK/PDT/2015)
242 - 266
ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAUDARI PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM KONVENSI HAK ANAK (CONTOH KASUS POLWAN GAGAL ADOPSI ANAK KARENA TERHALANG PERATURAN PEMERINTAH)
317 - 338
KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM KEPAILITAN
339 - 363
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS HAK UPAH MINIMUM YANG BELUM SEPENUHNYA DIBAYAR (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 58/K/PDT.SUS-PHI/2015)
389 - 413
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KONDISI MATI KALALAH (Studi Kasus Putusan Nomor 197K/AG/2015)
488 - 510
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN
511 - 534
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NO. 28/PDT.P/2017/PA.JB DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKAWINAN ANAK ANTARA MUHAMAD LUKMAN DAN LINA YULIANTI)
535 - 560
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERDAHAP HAK MATERNITAS PEKERJA WANITA DI KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (KBN) CAKUNG JAKARTA UTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK MATERNITAS PEKERJA WANITA DI WILAYAH KBN CAKUNG, JAKARTA UTARA)
586 - 610
PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENGHILANGKAN MAYAT YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 774K / PID.SUS / 2015)
636 - 660
PERGESERAN NILAI HAK WARIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI (Studi Kasus Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)
661 - 685
PREEMPTIVE SELF-DEFENCE ON ISRAEL-HEZBOLLAH ARMED CONFLICT UNDER INTERNATIONAL LAW
686 - 710
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
736 - 757
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PERKARA NO.825K/PDT.SUS-PHI/2015 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN EFISIENSI
758 - 783
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1696K/PDT/2016)
859 - 881
ANALISIS TERHADAP JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 133 /Pdt.Sus-PHI.G/2016/ PN.JKT.PST)
962 - 987
ANALISIS PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM KASUS PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2298/PID.SUS/2012/PN.TNG)
988 - 1012
ANALISIS TERHADAP TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UUPA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TERKAIT PENGGUNAAN GIRIK NOMOR 87 PERSIL 157 KELURAHAN CENGKARENG BARAT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2459K/PDT/2014)
1013 -1036
PEMBATALAN PADA PERJANJIAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 450/PDT.G/2012 / PN.JKT.BAR)
1037 - 1061
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIADAAN LABEL HALAL PADA PRODUK FARMASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
1062 - 1086
SANKSI HUKUM BAGI PENGURUS YANG MENGHALANGI PROSES PEMBERESAN KEKAYAAN YAYASAN YANG DIBUBARKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PEMBUBARAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 625 K/Pdt/2012)
1112 - 1138
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS KEAMANAN DALAM MENGKONSUMSI BARANG DARI TINDAKAN PENGOPLOSAN BERAS
1139 - 1163
PENGUSIRAN MASSAL PENGUNGSI AFRIKA UTARA DARI JERMAN DAN PERMASALAHANNYA
1164 - 1188
PELAKSANAAN PENYALURAN ZAKAT OLEH BAITUL MAL ACEH SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
1189 - 1211
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM HAL PELAKU USAHA PENGEMBANG RUMAH SUSUN YANG SUDAH DINYATAKAN PALIT (STUDI TERHADAP KEMANGGISAN RESIDENCE)
1212 - 1236
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN PEJABAT DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 (CONTOH KASUS PENYERANGAN DUTA BESAR RUSIA DI TURKI)
1237 - 1261
KRIMINALISASI MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP
1262 - 1287
ANALISIS KEABSAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 660.1/6 TAHUN 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PABRIK PT SEMEN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
1288 - 1327
PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DIKAITKAN DENGAN MANFAAT PENERIMAAN NEGARA DARI PRODUKSI ROKOK
1328 - 1352
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR: 274/PDT.SUS-PHI/2015.PN.JKT.PST JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 697 K/PDT.SUS-PHI/2016)
1353 - 1377
PERBUATAN MALADMINISTRASI DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH PPAT DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 129/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.)
1378 - 1402
KEDUDUKAN HUKUM BITCOIN SEBAGAI MATA UANG VIRTUAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
1403 - 1428
LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB KOREA UTARA ATAS UJI COBA SENJATA NUKLIRNYA
1503 - 1528
TANGGUNG JAWAB HUKUM BIRO PERJALANAN UMRAH TERHADAP CALON JAMAAHNYA
1529 - 1560
ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MOGOK KERJA TIDAK SAH PADA PT SRIREJEKI PERDANA STEEL (STUDI KASUS: PUTUSAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 74/G/2014/PHI-BDG JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58/K/PDT.SUS-PHI/2015)”
1561 - 1586
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEBARAN KONTEN VIDEO PORNO MENGENAI PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI CYBER / DUNIA MAYA
1613 - 1637
PEMBATALAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE TRANSFER/BOT) ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DENGAN PIHAK SWASTA (PT PANCAKARYA GRAHATAMA INDONESIA) DITINJAU DARI SUDUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
1638 - 1656
PENERAPAN ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE DAN STRICT LIABILITY TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
1657 - 1683
ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMBANG RUMAH SUSUN TERKAIT KETIADAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI KASUS APARTEMEN PARAMA CILANDAK JAKARTA SELATAN)
1709 - 1732
PERANAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) TERHADAP PENGAWASAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DI PROVINSI DKI JAKARTA
1733 - 1755
ANALISIS PEMBATALAN AKTA HIBAH SAHAM DIDASARKAN PADA PERJANJIAN INVESTOR YANG TELAH DIBATALKAN (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 2820 K/PDT/2014)
1756 - 1780
PERLINDUNGAN LUMBA-LUMBA SEBAGAI SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DARI TINDAKAN PENEMPATAN DAN ATRAKSI HIBURAN YANG TIDAK SESUAI
1806 - 1831
BAGAIMANAKAH PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENENTUAN UPAH SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
1832 - 1858
PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN WARIS NO 31 MENURUT UUJN NO 2 TAHUN 2014
1859 - 1882
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ETNIS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
1883 - 1907
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARANORMAL SEBAGAI TINDAK PIDANA
1908 - 1940
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA SOSIAL
1941 -1965