Articles
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN, PENGGUNAAN, DAN PENGGUNAAN E-LIQUID DI DALAM ROKOK ELEKTRIK
143 - 167
Abstract : 846
|
PDF : 3068
ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAUDARI PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM KONVENSI HAK ANAK (CONTOH KASUS POLWAN GAGAL ADOPSI ANAK KARENA TERHALANG PERATURAN PEMERINTAH)
317 - 338
Abstract : 672
|
PDF : 538
KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM KEPAILITAN
339 - 363
Abstract : 615
|
PDF : 4437
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KONDISI MATI KALALAH (Studi Kasus Putusan Nomor 197K/AG/2015)
488 - 510
Abstract : 366
|
PDF : 2059
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NO. 28/PDT.P/2017/PA.JB DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKAWINAN ANAK ANTARA MUHAMAD LUKMAN DAN LINA YULIANTI)
535 - 560
Abstract : 280
|
PDF : 691
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERDAHAP HAK MATERNITAS PEKERJA WANITA DI KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (KBN) CAKUNG JAKARTA UTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK MATERNITAS PEKERJA WANITA DI WILAYAH KBN CAKUNG, JAKARTA UTARA)
586 - 610
Abstract : 720
|
PDF : 1751
PERGESERAN NILAI HAK WARIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI (Studi Kasus Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)
661 - 685
Abstract : 390
|
PDF : 2471
PREEMPTIVE SELF-DEFENCE ON ISRAEL-HEZBOLLAH ARMED CONFLICT UNDER INTERNATIONAL LAW
686 - 710
Abstract : 330
|
PDF : 344
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
736 - 757
Abstract : 365
|
PDF : 1149
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1696K/PDT/2016)
859 - 881
Abstract : 337
|
PDF : 4015
ANALISIS TERHADAP JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 133 /Pdt.Sus-PHI.G/2016/ PN.JKT.PST)
962 - 987
Abstract : 266
|
PDF : 1158
ANALISIS TERHADAP TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UUPA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TERKAIT PENGGUNAAN GIRIK NOMOR 87 PERSIL 157 KELURAHAN CENGKARENG BARAT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2459K/PDT/2014)
1013 -1036
Abstract : 204
|
PDF : 1803
PEMBATALAN PADA PERJANJIAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 450/PDT.G/2012 / PN.JKT.BAR)
1037 - 1061
Abstract : 380
|
PDF : 4171
SANKSI HUKUM BAGI PENGURUS YANG MENGHALANGI PROSES PEMBERESAN KEKAYAAN YAYASAN YANG DIBUBARKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PEMBUBARAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 625 K/Pdt/2012)
1112 - 1138
Abstract : 357
|
PDF : 1393
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS KEAMANAN DALAM MENGKONSUMSI BARANG DARI TINDAKAN PENGOPLOSAN BERAS
1139 - 1163
Abstract : 480
|
PDF : 2881
PENGUSIRAN MASSAL PENGUNGSI AFRIKA UTARA DARI JERMAN DAN PERMASALAHANNYA
1164 - 1188
Abstract : 385
|
PDF : 1175
ANALISIS KEABSAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 660.1/6 TAHUN 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PABRIK PT SEMEN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
1288 - 1327
Abstract : 472
|
PDF : 780
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR: 274/PDT.SUS-PHI/2015.PN.JKT.PST JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 697 K/PDT.SUS-PHI/2016)
1353 - 1377
Abstract : 364
|
PDF : 2367
PERBUATAN MALADMINISTRASI DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH PPAT DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 129/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.)
1378 - 1402
Abstract : 589
|
PDF : 2592
KEDUDUKAN HUKUM BITCOIN SEBAGAI MATA UANG VIRTUAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
1403 - 1428
Abstract : 1646
|
PDF : 1820
LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB KOREA UTARA ATAS UJI COBA SENJATA NUKLIRNYA
1503 - 1528
Abstract : 481
|
PDF : 1774
TANGGUNG JAWAB HUKUM BIRO PERJALANAN UMRAH TERHADAP CALON JAMAAHNYA
1529 - 1560
Abstract : 583
|
PDF : 4853
ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MOGOK KERJA TIDAK SAH PADA PT SRIREJEKI PERDANA STEEL (STUDI KASUS: PUTUSAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 74/G/2014/PHI-BDG JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58/K/PDT.SUS-PHI/2015)”
1561 - 1586
Abstract : 706
|
PDF : 6234
PENERAPAN ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE DAN STRICT LIABILITY TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
1657 - 1683
Abstract : 1147
|
PDF : 10807
ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMBANG RUMAH SUSUN TERKAIT KETIADAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI KASUS APARTEMEN PARAMA CILANDAK JAKARTA SELATAN)
1709 - 1732
Abstract : 1104
|
PDF : 2095
PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN WARIS NO 31 MENURUT UUJN NO 2 TAHUN 2014
1859 - 1882
Abstract : 318
|
PDF : 861
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARANORMAL SEBAGAI TINDAK PIDANA
1908 - 1940
Abstract : 624
|
PDF : 1389
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA SOSIAL
1941 -1965
Abstract : 619
|
PDF : 4905