Published: 2018-07-17
Articles
KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM MENGADILI SENGKETA INFORMASI PUBLIK (Studi Kasus: Forum Diskusi Suporter Indonesia melawan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)
Abstract : 572
|
PDF : 1118
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP SENGKETA AGUNAN YANG MENGAKIBATKAN BATALNYA PERJANJIAN KREDIT
Abstract : 714
|
PDF : 3622
KEBIJAKAN FORMULASI TERKAIT KONSEPSI RECHTERLIJKE PARDON (PERMAAFAN HAKIM) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Abstract : 772
|
PDF : 2182
ANALISIS ALAT BUKTI YANG SAMA DALAM PERKARA PIDANA YANG BERBEDA (STUDI KASUS SETYA NOVANTO DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)
Abstract : 579
|
PDF : 3336
ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DITINJAU DARI PASAL 34 AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Abstract : 1169
|
PDF : 4705
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN MENGGUNAKAN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM DITINJAU DARI PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Abstract : 704
|
PDF : 2059
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN, PENGGUNAAN, DAN PENGGUNAAN E-LIQUID DI DALAM ROKOK ELEKTRIK
Abstract : 937
|
PDF : 3153
PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS: PENGANIAYAAN ANAK ADOPSI DI HOTEL LE MERIDIEN JAKARTA PUSAT OLEH CW)
Abstract : 682
|
PDF : 3909
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBONGKARAN RUMAH DAN SERTIFIKAT YANG TIDAK SELESAI DALAM PEMBELIAN RUMAH SECARA KREDIT (Studi Kasus Jual Beli Rumah Di Cikarang)
Abstract : 357
|
PDF : 1206
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSAMAAN HAK BAGI KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DALAM ANGKUTAN PENERBANGAN
Abstract : 630
|
PDF : 1680
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA JUAL BELI TANAH (STUDI PUTUSAN NO. 124 PK/PDT/2015)
Abstract : 349
|
PDF : 929
ANALISIS PENERAPAN WILAYAH KERJA PPAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 DI PROVINSI DKI JAKARTA
Abstract : 488
|
PDF : 1827
PENERAPAN ASAS CEPAT DALAM PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG (Contoh Kasus: Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng)
Abstract : 554
|
PDF : 2701
ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAUDARI PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM KONVENSI HAK ANAK (CONTOH KASUS POLWAN GAGAL ADOPSI ANAK KARENA TERHALANG PERATURAN PEMERINTAH)
Abstract : 731
|
PDF : 673
KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM KEPAILITAN
Abstract : 750
|
PDF : 4617
ANALISIS PENYELESIAN SENGKETA INTERNAL LEMBAGA NEGARA (STUDI KASUS PELANTIKAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2019)
Abstract : 531
|
PDF : 7056
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS HAK UPAH MINIMUM YANG BELUM SEPENUHNYA DIBAYAR (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 58/K/PDT.SUS-PHI/2015)
Abstract : 440
|
PDF : 1385
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA KARENA PEKERJA MENOLAK MUTASI PADA PT SANGGRAHA DHIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 210/PDT.SUS-PHI/2016/PN.JKT.PST)
Abstract : 494
|
PDF : 1428
PEMENUHAN ATAS SARANA DAN UTILITAS PADA PERUMAHAN SUBSIDI MUTIARA PURI HARMONI RAJEG TANGERANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Abstract : 1071
|
PDF : 4438
ANALISIS TERHADAP SENGKETA TANAH TERKAIT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 2849 (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 496/K/TUN/2017)
Abstract : 593
|
PDF : 9806
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KONDISI MATI KALALAH (Studi Kasus Putusan Nomor 197K/AG/2015)
Abstract : 447
|
PDF : 2059
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN
Abstract : 2104
|
PDF : 3988
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH ANTARA KOKO PURNOMO SANTOSO DENGAN PT. INTAN PLAZA ADIKA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/K/Pdt/2016)
Abstract : 1060
|
PDF : 8223
KONSEP SANKSI PIDANA PENJARA CICILAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMENJARAAN BARU DALAM UPAYA MENGATASI OVER CAPACITY/KELEBIHAN KAPASITAS DI DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN
Abstract : 488
|
PDF : 2480
PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENGHILANGKAN MAYAT YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 774K / PID.SUS / 2015)
Abstract : 425
|
PDF : 2806
PERGESERAN NILAI HAK WARIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI (Studi Kasus Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)
Abstract : 446
|
PDF : 2555
PREEMPTIVE SELF-DEFENCE ON ISRAEL-HEZBOLLAH ARMED CONFLICT UNDER INTERNATIONAL LAW
Abstract : 392
|
PDF : 344
KONSISTENSI PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUSKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA (PUTUSAN KASASI NOMOR 1706/PDT/2013 DAN PUTUSAN KASASI NOMOR 322/PDT.G/2015/PN.JKT.TIM)
Abstract : 339
|
PDF : 1035
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
Abstract : 407
|
PDF : 1149
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PERKARA NO.825K/PDT.SUS-PHI/2015 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN EFISIENSI
Abstract : 511
|
PDF : 1400
SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA ONLINE (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. 642/PID.B/2015/PN.DPS.)
Abstract : 483
|
PDF : 2304
PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI ATAU EIGENRICHTING YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (CONTOH KASUS PEMBAKARAN PELAKU PENCURIAN MOTOR DENGAN KEKERASAN DI PONDOK AREN TANGERANG)
Abstract : 2472
|
PDF : 17004
VALIDITAS KETERANGAN AHLI DARI PENYIDIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN RAS DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN: NO.1105/PID.SUS/2017/PN JKT.UTR)
Abstract : 388
|
PDF : 954
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1696K/PDT/2016)
Abstract : 384
|
PDF : 4015
PENERAPAN ASAS LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)
Abstract : 639
|
PDF : 16929
ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT ADANYA DEMOSI PADA PEKERJA PT JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 566 K/PDT.SUS-PHI/2014)
Abstract : 586
|
PDF : 5985
ANALISIS KEKUATAN UNSUR ITIKAD BAIK PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
Abstract : 1509
|
PDF : 2896
ANALISIS PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DALAM KASUS PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2298/PID.SUS/2012/PN.TNG)
Abstract : 485
|
PDF : 2115
ANALISIS TERHADAP TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UUPA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TERKAIT PENGGUNAAN GIRIK NOMOR 87 PERSIL 157 KELURAHAN CENGKARENG BARAT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2459K/PDT/2014)
Abstract : 260
|
PDF : 1853
PEMBATALAN PADA PERJANJIAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 450/PDT.G/2012 / PN.JKT.BAR)
Abstract : 428
|
PDF : 4241
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIADAAN LABEL HALAL PADA PRODUK FARMASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
Abstract : 990
|
PDF : 3353
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENERAPAN BATAS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENYELESAIKAN PERKARA KONSUMEN (Studi Putusan No 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)
Abstract : 480
|
PDF : 2771
SANKSI HUKUM BAGI PENGURUS YANG MENGHALANGI PROSES PEMBERESAN KEKAYAAN YAYASAN YANG DIBUBARKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PEMBUBARAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 625 K/Pdt/2012)
Abstract : 409
|
PDF : 1466
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS KEAMANAN DALAM MENGKONSUMSI BARANG DARI TINDAKAN PENGOPLOSAN BERAS
Abstract : 642
|
PDF : 3224
PENGUSIRAN MASSAL PENGUNGSI AFRIKA UTARA DARI JERMAN DAN PERMASALAHANNYA
Abstract : 435
|
PDF : 1257
PELAKSANAAN PENYALURAN ZAKAT OLEH BAITUL MAL ACEH SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
Abstract : 606
|
PDF : 1304
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM HAL PELAKU USAHA PENGEMBANG RUMAH SUSUN YANG SUDAH DINYATAKAN PALIT (STUDI TERHADAP KEMANGGISAN RESIDENCE)
Abstract : 431
|
PDF : 3114
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN PEJABAT DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 (CONTOH KASUS PENYERANGAN DUTA BESAR RUSIA DI TURKI)
Abstract : 1255
|
PDF : 7225
KRIMINALISASI MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP
Abstract : 1626
|
PDF : 4317
PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DIKAITKAN DENGAN MANFAAT PENERIMAAN NEGARA DARI PRODUKSI ROKOK
Abstract : 433
|
PDF : 385
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR: 274/PDT.SUS-PHI/2015.PN.JKT.PST JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 697 K/PDT.SUS-PHI/2016)
Abstract : 430
|
PDF : 2437
KEDUDUKAN HUKUM BITCOIN SEBAGAI MATA UANG VIRTUAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
Abstract : 1726
|
PDF : 1900
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DENGAN BERAT NETTO 36 GRAM (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 637/Pid.sus/2015/PN.JKT.SEL)
Abstract : 286
|
PDF : 3095
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL DEBITOR MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KE TIGA (ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1271 K/PDT/2016)
Abstract : 505
|
PDF : 2250
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS: 516/PID.SUS/2017/PN.SMN
Abstract : 354
|
PDF : 1005
LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB KOREA UTARA ATAS UJI COBA SENJATA NUKLIRNYA
Abstract : 556
|
PDF : 1820
TANGGUNG JAWAB HUKUM BIRO PERJALANAN UMRAH TERHADAP CALON JAMAAHNYA
Abstract : 694
|
PDF : 5019
ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MOGOK KERJA TIDAK SAH PADA PT SRIREJEKI PERDANA STEEL (STUDI KASUS: PUTUSAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 74/G/2014/PHI-BDG JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58/K/PDT.SUS-PHI/2015)”
Abstract : 794
|
PDF : 6294
TANGGUNG JAWAB PEMILIK KAPAL DALAM PERJANJIAN CARTER KAPAL BERDASARKAN WAKTU DI PT BUANA JAYA PRATAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 745/PDT/2016/PT.DKI.)
Abstract : 480
|
PDF : 14585
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEBARAN KONTEN VIDEO PORNO MENGENAI PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI CYBER / DUNIA MAYA
Abstract : 1152
|
PDF : 6186
PEMBATALAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE TRANSFER/BOT) ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DENGAN PIHAK SWASTA (PT PANCAKARYA GRAHATAMA INDONESIA) DITINJAU DARI SUDUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Abstract : 655
|
PDF : 2266
PENERAPAN ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE DAN STRICT LIABILITY TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
Abstract : 1277
|
PDF : 10807
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PENGURUSAN HARTA WARIS (STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 03/MPPN/VIII/2016)
Abstract : 347
|
PDF : 2447
PERANAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) TERHADAP PENGAWASAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DI PROVINSI DKI JAKARTA
Abstract : 378
|
PDF : 2383
ANALISIS PEMBATALAN AKTA HIBAH SAHAM DIDASARKAN PADA PERJANJIAN INVESTOR YANG TELAH DIBATALKAN (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 2820 K/PDT/2014)
Abstract : 335
|
PDF : 1606
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN BOT (BUILD OPERATE TRANSFER) YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH PEMEGANG HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS : PUTUSAN N0. 97/PK/PDT/2017)
Abstract : 522
|
PDF : 7527
PERLINDUNGAN LUMBA-LUMBA SEBAGAI SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DARI TINDAKAN PENEMPATAN DAN ATRAKSI HIBURAN YANG TIDAK SESUAI
Abstract : 1058
|
PDF : 4837
BAGAIMANAKAH PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENENTUAN UPAH SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
Abstract : 446
|
PDF : 1979
PENERAPAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN WARIS NO 31 MENURUT UUJN NO 2 TAHUN 2014
Abstract : 373
|
PDF : 906
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ETNIS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Abstract : 928
|
PDF : 3395
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARANORMAL SEBAGAI TINDAK PIDANA
Abstract : 714
|
PDF : 1503
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA SOSIAL
Abstract : 737
|
PDF : 5055