PENERAPAN PRINSIP FIRST COME FIRST SERVED DALAM PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5992

KONSEP CULPA DALAM PERKARA PIDANA SUATU ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO

https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5993

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 JO. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018

https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5994

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA CALON KLIEN TERKAIT PEMBUATAN AKTA (CONTOH KASUS: PUTUSAN NOMOR 200/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL.)

https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5995

EKSTRADISI MENG WANZHOU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5998

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HGB UNTUK MEMPERPANJANG DAN MEMPERBARUI HGB DI ATAS HAK PENGELOLAAN STUDI PUTUSAN MA NO 3090/K/Pdt/2017

https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5999

PEMBERIAN SANKSI DANA ZAKAT KEPADA BENDAHARA PEMERINTAH DI PAGALARAM

https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.6000

PERLINDUNGAN PEMILIK MEREK DAGANG EIK YANG DIGUNAKAN DI INDONESIA MELALUI PERJANJIAN DISTRIBUTOR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1300 K/Pdt.SUs_HKI/2017)

https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.6001