PEMBERIAN SANKSI DANA ZAKAT KEPADA BENDAHARA PEMERINTAH DI PAGALARAM

Main Article Content

Fitria Kusumawardhani

Abstract

This study aims to find out and analyze the granting of alms charity funds to the Government Treasurer in Pagalaram City for the implementation of zakat funds carried out by the Government Treasurer.

The research method used is normative law, namely the legal systematics that identifies the basic meaning in law.

analyzed using statistics or mathematics or the like, but describe descriptively from the data obtained and also the method of inductive thinking is the conclusion that a statement or dalili that is special becomes a general statement or case, the data source uses secondary data namely Primary Legal Material namely, Secondary Legal Material Research and tertiary Legal Material.

The purpose of this writing is to find out and identify and understand about the granting of zakat alms (BAZ) sanctions to government treasurers in Pagalaram city. Approach to Law Number 20 of 2011 concerning the Eradication of Corruption Crimes and also a theoretical approach to zakat and the Regulation of the Financial and Development Supervisory Agency.

The results of this study indicate that the embezzlement of funds carried out by the Government Treasurer on zakat funds is in the place of the Zakat Agency (BAZ) which should be used for people who need financial assistance, there can be empowered for something useful for the community to can be said to be less capable in income / income distributed by the Amil Zakat Agency (BAZ).

 

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Achmat Subakan,2016,Jurnal Potensi Zakat menjadi Bagian Keuangan Negara. Balai Diklat Keuangan:Malang

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S,2008,Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Press: Jakarta

Drs. Dalizar Putra,1995, Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur’an. PT. Al-Husna Zikra : Jakarta

Gus Arifin, 2016, Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah. PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia - Anggota IKAPI : Jakarta

Dr.H.Salim. S.H., M.H, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta

Warkum Sumitro, 2015, Legislasi : Hukum Islam Transformaitif, Setara Press : Malang

Peraturan Perundang-Undangan

Al-qur’an, Tafsir Al-Usyr Al-Akhir, Cetakan IV

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK. 05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional, Sekretariat BAZNAS

B. Jurnal

Jurnal Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Muhammad Azani, Volume 17 Nomor 1 Tahun 2017

Jurnal Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara, Achmat Subekan, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2016

C. Website

Wibowo Pajak, ,Artikel Pajak untuk Bendahara Pemerintah, http://www.wibowopajak.com/2012/01/pajak-untuk-bendahara-pemerintah.html, 2018

Sriwijaya Pos, Empat Bendahara Gaji di Pemkot Pagalaram Terbukti Korupsi Divonis Satu hingga Tiga Tahun Penjara, palembang.tribunews, 2017 diakses tanggal 11 September 2018