Diterbitkan: 2019-12-20
Articles
ANALISIS KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN ARISAN ONLINE YANG MENGGUNAKAN MEDIA APLIKASI FACEBOOK MESSENGER DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008 (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 106/PDT.G/2017/PN.PLK)
27 - 46
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6520
Abstrak : 1314
|
PDF (English) : 3766
ANALISIS EKSISTENSI TANAH AYAHAN DESA ADAT DIBALI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA (STUDI KASUS: DESA TUSAN, KECAMATAN BANJARANGKAN, KABUPATEN KLUNGKUNG, BALI)
47 - 72
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6521
Abstrak : 297
|
PDF (English) : 2152
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTAR MEREK PERTAMA ACC MEMBERI KEMUDAHAN MENURUT UU 20 TAHUN 2016 (CONTOH KASUS SENGKETA ANTARA PT ASTRA SEDAYA FINANCE DENGAN PT AMAN CERMAT CEPAT TERKAIT PERSAMAAN MEREK TAHUN 2019)
73 - 95
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6522
Abstrak : 591
|
PDF (English) : 652
ANALISIS DASAR MENUNTUT PENGGANTIAN BIAYA DALAM GUGATAN PEMBATALAN PERSIAPAN ACARA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 82/Pdt.G/2014/PN.MKS
119 - 141
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6524
Abstrak : 318
|
PDF (English) : 905
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG MILIK X CREDIT COMPANIES OLEH LEMBAGA JASA PENAGIHAN
142 - 163
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6525
Abstrak : 241
|
PDF (English) : 616
Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI)
215 - 240
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6529
Abstrak : 573
|
PDF (English) : 1696
ANALISIS TERHADAP MASALAH PENETAPAN NILAI GANTI RUGI DALAM RANGKA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KUNCIRAN-SERPONG (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 333/Pdt.G/2018/PN.Tng. Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3049 K/Pdt/2018)
241 - 266
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6532
Abstrak : 397
|
PDF (English) : 2029
KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENANGANI SENGKETA ANTARA PT. SINAR MENARA DELI DENGAN SARI ALAMSYAH
392 - 413
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6538
Abstrak : 250
|
PDF (English) : 530
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERAMPASAN ASET YANG BUKAN MILIK NEGARA
414 - 433
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6557
Abstrak : 784
|
PDF (English) : 2726
KEWENANGAN NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT AKTA PARTIJ (CONTOH KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1003 K/PID/2015)
482 - 507
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6562
Abstrak : 906
|
PDF (English) : 3283
SISTEM PRE PROJECT SELLING DALAM PENJUALAN SATUAN UNIT APARTEMEN MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN (CONTOH KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGRI JAKARTA PUSAT NOMOR: 616/PDT.G/2017/PN.JKT.PST JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR: 20/PDT.G/2019/PT.DKI)
508 - 532
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6570
Abstrak : 525
|
PDF (English) : 1640
EFEKTIVITAS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN DELIK FORMIL UU 20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN TIPIKOR (25/PUU-XIV/2016)
533 - 557
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6573
Abstrak : 232
|
PDF (English) : 2335
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA KEUANGAN NON BANK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (CONTOH KASUS: PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT ADIRA FINANCE VS KONSUMEN)
713 - 736
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6618
Abstrak : 1706
|
PDF (English) : 11737
LEGAL STANDING STATE OWNED ENTERPRISES DALAM INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID): IMPLEMENTASI BROCHES TEST DALAM BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP, CO., LTD. V. REPUBLIC OF YEMEN (ICSID CASE NO. ARB/14/30)
737 - 763
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6627
Abstrak : 397
|
PDF (English) : 626
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS “GANJA” UNTUK KESEHATAN
764 - 787
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6628
Abstrak : 1120
|
PDF (English) : 1589
ANALISIS MENGENAI KEKUATAN HUKUM RISALAH RAPAT TERKAIT DENGAN PERJANJIAN OTENTIK DAN GUGATAN WANPRESTASI
811 - 834
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6658
Abstrak : 487
|
PDF (English) : 272
Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris (Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018)
928 - 952
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6696
Abstrak : 426
|
PDF (English) : 2995
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT HILANGNYA BAGASI TERCATAT YANG MEMUAT BARANG BERHARGA TANPA SEPENGETAHUAN PENGANGKUT BERDASARKAN KONVENSI WARSAWA 1929 SEBAGAI LEX SPECIALIS
953 - 977
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6699
Abstrak : 278
|
PDF (English) : 741
TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM HAL PEMBUATAN AKTA JUAL-BELI TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS
978 - 1000
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6700
Abstrak : 223
|
PDF (English) : 587
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN MENGENAI PEMBERLAKUAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH JASA ANGKUTAN UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 (DALAM KASUS PENYEDIA LAYANAN LOW COST CARRIER (LCC) MASKAPAI LION AIR)
1001 - 1025
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6701
Abstrak : 402
|
PDF (English) : 1117
TANGGUNG JAWAB PT RAILINK TERHADAP KETERLAMBATAN PENUMPANG KERETA API BANDARA
1049 - 1069
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6704
Abstrak : 244
|
PDF (English) : 435
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM MANIFES (STUDI KASUS JATUHNYA PESAWAT LION AIR JT 610 DI KARAWANG)
1070 - 1088
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6905
Abstrak : 519
|
PDF (English) : 2992
IMPLIKASI HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
1089 - 1107
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6906
Abstrak : 209
|
PDF (English) : 377
TANGGUNGJAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERHADAP HILANGNYA BAGASI TERCATAT DALAM PERPSKETIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN JO PERMENHUB NOMOR 77 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PDT.G.S/ 2018/PN.DPS)
1130 - 1150
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6908
Abstrak : 248
|
PDF (English) : 462
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS TERGANGGUNYA FREKUENSI RADIO PENERBANGAN DI WILAYAH UDARA PANTAI UTARA JAWA GUNA MENJAMIN KESELAMATAN PENERBANGAN
1151 - 1171
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6909
Abstrak : 202
|
PDF (English) : 333
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN SURAT IZIN GANGGUAN BIDANG USAHA MUSIC ENTERTAINMENT ATAU MUSIC STADIUM DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 101 TAHUN 2013 (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2430K/PDT/2018)
1172 - 1192
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6911
Abstrak : 251
|
PDF (English) : 294
Analisis Upah Proses Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2018).
1193 - 1212
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6912
Abstrak : 316
|
PDF (English) : 482
ANALISIS KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP AGAMA MENURUT PASAL 156A KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 784/PID/2018/PT.MDN)
1230 - 1248
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6914
Abstrak : 378
|
PDF (English) : 1098
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIUBAH SECARA SEPIHAK (CONTOH KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 146/PDT/2018/PT.BDG.)
1249 - 1265
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6915
Abstrak : 502
|
PDF (English) : 419
TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH ADVOKAT DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT YANG TIDAK SEJALAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
1290 - 1309
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6917
Abstrak : 224
|
PDF (English) : 264
ANALISIS TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERKAIT PEMADAMAN LISTRIK DI DAERAH DKI JAKARTA OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
1354 - 1375
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6920
Abstrak : 279
|
PDF (English) : 1793
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 24/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)
1399 - 1423
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.7124
Abstrak : 669
|
PDF (English) : 9202
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Peredaran Kosmetika Yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tidak Memenuhi Standart Mutu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen (Studi Kasus Produk Kosmetika Hasil Rilis BPOM)
1450 - 1471
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.7126
Abstrak : 380
|
PDF (English) : 2035
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG NOMOR 42/PDT.P/2018/PA.BATG ATAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR)
1472 - 1490
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.7405
Abstrak : 472
|
PDF (English) : 3712
Analisis Hukum Kasus Gugatan Wanprestasi Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) (Study Kasus Putusan Nomor: 346/Pdt.G/2016/PN.Tng.)
1491 - 1514
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.7441
Abstrak : 362
|
PDF (English) : 206
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MOGOK KERJA SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 67 PK/PDT.SUS-PHI/2018)
1515 - 1533
https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.7532
Abstrak : 270
|
PDF (English) : 513