Articles
ANALISIS KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN ARISAN ONLINE YANG MENGGUNAKAN MEDIA APLIKASI FACEBOOK MESSENGER DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008 (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 106/PDT.G/2017/PN.PLK)
27 - 46
Abstract : 110
|
PDF : 118
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG MILIK X CREDIT COMPANIES OLEH LEMBAGA JASA PENAGIHAN
142 - 163
Abstract : 40
|
PDF : 0
Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI)
215 - 240
Abstract : 53
|
PDF : 61
ANALISIS TERHADAP MASALAH PENETAPAN NILAI GANTI RUGI DALAM RANGKA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KUNCIRAN-SERPONG (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 333/Pdt.G/2018/PN.Tng. Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3049 K/Pdt/2018)
241 - 266
Abstract : 85
|
PDF : 57
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERAMPASAN ASET YANG BUKAN MILIK NEGARA
414 - 433
Abstract : 65
|
PDF : 65
KEWENANGAN NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT AKTA PARTIJ (CONTOH KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1003 K/PID/2015)
482 - 507
Abstract : 132
|
PDF : 129
SISTEM PRE PROJECT SELLING DALAM PENJUALAN SATUAN UNIT APARTEMEN MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN (CONTOH KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGRI JAKARTA PUSAT NOMOR: 616/PDT.G/2017/PN.JKT.PST JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR: 20/PDT.G/2019/PT.DKI)
508 - 532
Abstract : 64
|
PDF : 52
LEGAL STANDING STATE OWNED ENTERPRISES DALAM INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID): IMPLEMENTASI BROCHES TEST DALAM BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP, CO., LTD. V. REPUBLIC OF YEMEN (ICSID CASE NO. ARB/14/30)
737 - 763
Abstract : 55
|
PDF : 87
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS “GANJA” UNTUK KESEHATAN
764 - 787
Abstract : 80
|
PDF : 89
Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris (Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018)
928 - 952
Abstract : 53
|
PDF : 33
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT HILANGNYA BAGASI TERCATAT YANG MEMUAT BARANG BERHARGA TANPA SEPENGETAHUAN PENGANGKUT BERDASARKAN KONVENSI WARSAWA 1929 SEBAGAI LEX SPECIALIS
953 - 977
Abstract : 65
|
PDF : 33
TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM HAL PEMBUATAN AKTA JUAL-BELI TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS
978 - 1000
Abstract : 60
|
PDF : 45
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN MENGENAI PEMBERLAKUAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH JASA ANGKUTAN UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 (DALAM KASUS PENYEDIA LAYANAN LOW COST CARRIER (LCC) MASKAPAI LION AIR)
1001 - 1025
Abstract : 47
|
PDF : 56
TANGGUNG JAWAB PT RAILINK TERHADAP KETERLAMBATAN PENUMPANG KERETA API BANDARA
1049 - 1069
Abstract : 54
|
PDF : 55
IMPLIKASI HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
1089 - 1107
Abstract : 43
|
PDF : 45
TANGGUNGJAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERHADAP HILANGNYA BAGASI TERCATAT DALAM PERPSKETIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN JO PERMENHUB NOMOR 77 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PDT.G.S/ 2018/PN.DPS)
1130 - 1150
Abstract : 64
|
PDF : 37
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN SURAT IZIN GANGGUAN BIDANG USAHA MUSIC ENTERTAINMENT ATAU MUSIC STADIUM DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 101 TAHUN 2013 (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2430K/PDT/2018)
1172 - 1192
Abstract : 44
|
PDF : 42
Analisis Upah Proses Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2018).
1193 - 1212
Abstract : 36
|
PDF : 0
TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH ADVOKAT DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT YANG TIDAK SEJALAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
1290 - 1309
Abstract : 40
|
PDF : 48
ANALISIS TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERKAIT PEMADAMAN LISTRIK DI DAERAH DKI JAKARTA OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
1354 - 1375
Abstract : 45
|
PDF : 49
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 24/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)
1399 - 1423
Abstract : 98
|
PDF : 137
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Peredaran Kosmetika Yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tidak Memenuhi Standart Mutu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen (Studi Kasus Produk Kosmetika Hasil Rilis BPOM)
1450 - 1471
Abstract : 57
|
PDF : 79
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG NOMOR 42/PDT.P/2018/PA.BATG ATAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR)
1472 - 1490
Abstract : 56
|
PDF : 99

