Published: 2019-12-20
Articles
ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN DISHARMONI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 121/PDT.SUS-PHI/2018/PN.BDG Juncto PUTUSAN MAHKAMAHi AGUNG NOMOR1942 K/PDT.SUS-PHI/2018)
Abstract : 607
|
PDF : 4216
ANALISIS EKSISTENSI TANAH AYAHAN DESA ADAT DIBALI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA (STUDI KASUS: DESA TUSAN, KECAMATAN BANJARANGKAN, KABUPATEN KLUNGKUNG, BALI)
Abstract : 342
|
PDF : 2307
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTAR MEREK PERTAMA ACC MEMBERI KEMUDAHAN MENURUT UU 20 TAHUN 2016 (CONTOH KASUS SENGKETA ANTARA PT ASTRA SEDAYA FINANCE DENGAN PT AMAN CERMAT CEPAT TERKAIT PERSAMAAN MEREK TAHUN 2019)
Abstract : 671
|
PDF : 709
HAK KOMPENSASI DENDA KETERLAMBATAN SESUAI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NO 930/PDT.SUS-BPSK/2016)
Abstract : 321
|
PDF : 3389
ANALISIS DASAR MENUNTUT PENGGANTIAN BIAYA DALAM GUGATAN PEMBATALAN PERSIAPAN ACARA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 82/Pdt.G/2014/PN.MKS
Abstract : 384
|
PDF : 947
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG MILIK X CREDIT COMPANIES OLEH LEMBAGA JASA PENAGIHAN
Abstract : 282
|
PDF : 616
TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG (DEVELOPER) DALAM PENJUALAN SATUAN UNIT APARTEMEN TERKAIT KETIADAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI KASUS APARTEMEN 45 ANTASARI JAKARTA SELATAN)
Abstract : 991
|
PDF : 2929
PENERAPAN PEMBERIAN HIBAH BERDASARKAN PASAL 920 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DILIHAT DARI ASAS LEGITIEME PORTIE (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2954K/PDT/2017)
Abstract : 471
|
PDF : 1446
Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI)
Abstract : 630
|
PDF : 1762
PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP NON MUSLIM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 331/K/AG/2018/MA
Abstract : 586
|
PDF : 774
ANALISIS MENGENAI KEDUDUKAN PERJANJIAN NOMINEE ANTARA KARPIKA WATI (WNI) DAN ALAIN MAURICE PONS (WNA) (CONTOH PUTUSAN NOMOR 3403 K/PDT/2016)
Abstract : 527
|
PDF : 810
SANKSI YANG DITERIMA OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG CACAT HUKUM (STUDI PUTUSAN: PN JAKSEL NO. 124/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL)
Abstract : 291
|
PDF : 1222
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA AUTENTIK YANG DIBUATNYA DENGAN SURAT KUASA YANG CACAT HUKUM SERTA TIDAK DIBACAKANNYA AKTA TERSEBUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 25/PDT.G/2017/PN.CBI)
Abstract : 363
|
PDF : 1004
ANALISIS TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN PENGUMPULAN DANA DONASI YANG DIDUGA DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Abstract : 454
|
PDF : 1196
KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENANGANI SENGKETA ANTARA PT. SINAR MENARA DELI DENGAN SARI ALAMSYAH
Abstract : 308
|
PDF : 590
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERAMPASAN ASET YANG BUKAN MILIK NEGARA
Abstract : 855
|
PDF : 2796
ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NO. 46/PDT.P/2016/PN.SKT TERKAIT PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
Abstract : 465
|
PDF : 454
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN INSES YANG MELAKUKAN ABORSI PADA TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS.ANAK/2018/PN.MBN.)
Abstract : 1428
|
PDF : 2135
KEWENANGAN NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT AKTA PARTIJ (CONTOH KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1003 K/PID/2015)
Abstract : 1046
|
PDF : 3414
EFEKTIVITAS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN DELIK FORMIL UU 20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN TIPIKOR (25/PUU-XIV/2016)
Abstract : 285
|
PDF : 2335
EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAH DESA MENJADI PEMERINTAH KELURAHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH KELURAHAN KELAPA DUA DAN KELURAHAN BENCONGAN, KECAMATAN KELAPA DUA, KABUPATEN TANGERANG)
Abstract : 289
|
PDF : 2498
TANGGUNG JAWAB SECARA PERDATA ATAS SERTIPIKAT TANAH YANG DISIMPAN OLEH NOTARIS/PPAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR: 466/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT)
Abstract : 386
|
PDF : 538
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS JUAL-BELI YANG DIKENAKAN PASAL 480 KUP (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1291/PID.B/2018/PN.JKT.PST)
Abstract : 322
|
PDF : 834
KEDUDUKAN PERJANJIAN WALI AMANAT TERHADAP LEGAL STANDING PEMEGANG EFEK BERSIFAT UTANG (CONTOH KASUS PUTUSAN NOMOR: 121/PDT.SUS-PKPU/2018/PN JKT.PST)
Abstract : 345
|
PDF : 619
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBUATAN PERATURAN TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT MELALUI SURAT EDARAN (BELEIDSREGELS) DITINJAU DARI SUDUT ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
Abstract : 315
|
PDF : 616
Tanggungjawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Asas Terang dan Tunai Dalam Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/MPPN/VIII/2016
Abstract : 565
|
PDF : 5406
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DALAM HAL TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT SENGKETA JUAL BELI TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 121/PDT.G/2017/PN.BDG.)
Abstract : 441
|
PDF : 803
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA KEUANGAN NON BANK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (CONTOH KASUS: PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT ADIRA FINANCE VS KONSUMEN)
Abstract : 1789
|
PDF : 11964
LEGAL STANDING STATE OWNED ENTERPRISES DALAM INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID): IMPLEMENTASI BROCHES TEST DALAM BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP, CO., LTD. V. REPUBLIC OF YEMEN (ICSID CASE NO. ARB/14/30)
Abstract : 460
|
PDF : 725
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS “GANJA” UNTUK KESEHATAN
Abstract : 1203
|
PDF : 1680
PERLINDUNGAN HUKUM PETANI SEBAGAI KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN DAN PEREDARAN PUPUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 2640K/Pid.Sus/2016)
Abstract : 344
|
PDF : 1083
ANALISIS MENGENAI KEKUATAN HUKUM RISALAH RAPAT TERKAIT DENGAN PERJANJIAN OTENTIK DAN GUGATAN WANPRESTASI
Abstract : 530
|
PDF : 272
TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM ATAS HAK MEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIHAN TETAP (STUDI KASUS DI DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG)
Abstract : 234
|
PDF : 1489
ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN SJ TRAVEL PASS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Abstract : 339
|
PDF : 958
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN NOMOR 42/PID/2017/PT BJM)
Abstract : 537
|
PDF : 487
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) (STUDI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR: 534PK/PDT/2017)
Abstract : 297
|
PDF : 793
Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris (Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018)
Abstract : 481
|
PDF : 3032
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT HILANGNYA BAGASI TERCATAT YANG MEMUAT BARANG BERHARGA TANPA SEPENGETAHUAN PENGANGKUT BERDASARKAN KONVENSI WARSAWA 1929 SEBAGAI LEX SPECIALIS
Abstract : 344
|
PDF : 776
TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM HAL PEMBUATAN AKTA JUAL-BELI TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS
Abstract : 288
|
PDF : 634
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN MENGENAI PEMBERLAKUAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH JASA ANGKUTAN UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 (DALAM KASUS PENYEDIA LAYANAN LOW COST CARRIER (LCC) MASKAPAI LION AIR)
Abstract : 450
|
PDF : 1175
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 165/Pdt.Sus-Hki/2016 DAN PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 557K/Pdt.sus-HKI/2015)
Abstract : 486
|
PDF : 254
TANGGUNG JAWAB PT RAILINK TERHADAP KETERLAMBATAN PENUMPANG KERETA API BANDARA
Abstract : 297
|
PDF : 506
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM MANIFES (STUDI KASUS JATUHNYA PESAWAT LION AIR JT 610 DI KARAWANG)
Abstract : 602
|
PDF : 3062
IMPLIKASI HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
Abstract : 256
|
PDF : 424
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 559/PID.B/2017/PN.BYW. PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI TENTANG PENYEBARAN AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME SECARA MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 107A KUHP
Abstract : 544
|
PDF : 419
TANGGUNGJAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERHADAP HILANGNYA BAGASI TERCATAT DALAM PERPSKETIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN JO PERMENHUB NOMOR 77 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PDT.G.S/ 2018/PN.DPS)
Abstract : 314
|
PDF : 502
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS TERGANGGUNYA FREKUENSI RADIO PENERBANGAN DI WILAYAH UDARA PANTAI UTARA JAWA GUNA MENJAMIN KESELAMATAN PENERBANGAN
Abstract : 242
|
PDF : 364
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN SURAT IZIN GANGGUAN BIDANG USAHA MUSIC ENTERTAINMENT ATAU MUSIC STADIUM DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 101 TAHUN 2013 (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2430K/PDT/2018)
Abstract : 296
|
PDF : 340
TANGGUNG JAWAB PT GOJEK INDONESIA DALAM PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN DARI SEGI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KURIR GOJEK MEMBAWA LARI SMARTPHONE TAHUN 2017).
Abstract : 719
|
PDF : 1121
ANALISIS KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP AGAMA MENURUT PASAL 156A KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 784/PID/2018/PT.MDN)
Abstract : 445
|
PDF : 1164
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIUBAH SECARA SEPIHAK (CONTOH KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 146/PDT/2018/PT.BDG.)
Abstract : 552
|
PDF : 490
ANALISIS TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM PENGUASAAN TANAH DENGAN HAK GUNA USAHA DI KALIMANTAN (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 121 K/TUN/2017)
Abstract : 385
|
PDF : 1713
TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PENYERAHAN UNIT APARTEMEN PLUIT SEA VIEW BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
Abstract : 703
|
PDF : 4616
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 574K/PID.SUS/2018 MENGENAI PELANGGARAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Abstract : 524
|
PDF : 4477
ANALISIS TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERKAIT PEMADAMAN LISTRIK DI DAERAH DKI JAKARTA OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Abstract : 328
|
PDF : 1837
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT DUGAAN MANIPULASI IKLAN PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Abstract : 625
|
PDF : 2272
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 24/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)
Abstract : 769
|
PDF : 9332
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBELI CESSIE (CESSIONARIS) ATAS PENGUASAAN OBJEK HAK TANGGUNGAN (CONTOH KASUS: PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH NOMOR 130/PDT.P/2018/PN.MPW)
Abstract : 481
|
PDF : 1070
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Peredaran Kosmetika Yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tidak Memenuhi Standart Mutu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen (Studi Kasus Produk Kosmetika Hasil Rilis BPOM)
Abstract : 437
|
PDF : 2119
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG NOMOR 42/PDT.P/2018/PA.BATG ATAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR)
Abstract : 525
|
PDF : 3802