Published: 2018-12-17
Articles
Analisis faktor kesalahan sebagai unsur dolus dalam tindak pidana merampas nyawa milik orang lain dalam perkara no 328/PID/2017/PT.DKI
Abstract : 961
|
PDF : 7788
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK BERHAK TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM
Abstract : 629
|
PDF : 1603
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PARA PIHAK YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1478/Pdt.G/2016/PAJT)
Abstract : 673
|
PDF : 4337
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA KALI DERES ATAS TINDAKAN PENOLAKAN PASIEN YANG BERUJUNG PADA KEMATIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Abstract : 622
|
PDF : 2025
KEABSAHAN PENJAMINAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIDASARKAN PADA AKTA DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 53/PDT.G/2017/PN.SGN)
Abstract : 372
|
PDF : 1513
ALTERNATIF MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Abstract : 464
|
PDF : 2986
Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk
Abstract : 1133
|
PDF : 12448
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (CONTOH KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 523 K/PDT/2017)
Abstract : 743
|
PDF : 4370
ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUTUPAN JALAN JATI BARU RAYA UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA
Abstract : 457
|
PDF : 2046
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA JUAL BELI (AJB) ATAS TANAH OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 888/K/PDT/2016
Abstract : 571
|
PDF : 6270
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEBUAT PPJB NOMOR 32 (STUDI PUTUSAN NOMOR ; 28/PDT.G/2015/PN.BGR)
Abstract : 449
|
PDF : 1142
KEABSAHAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
Abstract : 816
|
PDF : 12573
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE YANG MENGGUNAKAN DRIVER CADANGAN
Abstract : 549
|
PDF : 3155
Tanggung Jawab Produsen Rokok terhadap Bahaya Rokok Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Abstract : 519
|
PDF : 2026
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI YANG DIDASARI ATAS BLANGKO KOSONG (CONTOH KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1201/K/PDT/2016)
Abstract : 715
|
PDF : 2999
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI BAWASLU DALAM SENGKETA PROSES PEMILU 2019
Abstract : 943
|
PDF : 3930
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN YANG TDAK SESUAI DENGAN PASAL 52 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (contoh kasus: penangkapan tersangka pemilik ribuan rokok illegal)
Abstract : 826
|
PDF : 2243
KESAKSIAN PENYIDIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 1273/PID.B/2013/PN.JKT.SEL)
Abstract : 438
|
PDF : 1135
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN NORMA BARU (SUATU KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016)
Abstract : 686
|
PDF : 2708
PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL SECARA ONLINE STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR
Abstract : 1922
|
PDF : 14919
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN
Abstract : 392
|
PDF : 962
ANALISIS PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA TENAGA KERJA ASING TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TINGKAT KASASI NOMOR: 286/K/Pdt.Sus-PHI/2013
Abstract : 443
|
PDF : 1224
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH (SUATU KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 JO. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 072-073/PUU-II/2004)
Abstract : 390
|
PDF : 1076
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. MANDIRI PERSERO (TBK) SEMARANG DENGAN WIBOWO S.E. DAN SITI AISYAH (Studi Kasus Putusan No. 8 K/Pdt/2013)
Abstract : 520
|
PDF : 3495
TANGGUNG JAWAB DIREKTUR PT PMA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM DAN SUDAH MENJALANKAN USAHANYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PT.X DAN PT.Y)
Abstract : 495
|
PDF : 8403
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN YANG TELAH DALUWARSA TERHADAP UTANG-PIUTANG YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN HUKUM POSITF DI INDONESIA(Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 538/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST)
Abstract : 833
|
PDF : 6007
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KENYAMANAN KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA TRANPORTASI KERETA API COMMUTER LINE KHUSUS WANITA
Abstract : 485
|
PDF : 827
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PT. JASA MARGA TERHADAP PELANGGARAN HAK KESELAMATAN KONSUMEN PENGGUNA JALAN TOL DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.
Abstract : 519
|
PDF : 1857
ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS: PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN 2 (DUA) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT)
Abstract : 594
|
PDF : 2479
ANALISIS ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS KREDIT TERHADAP PERUSAHAAN DENGAN JAMINAN ATAS NAMA DIREKSI
Abstract : 646
|
PDF : 3005
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN KAPAL AKIBAT TIDAK LAIK LAUT
Abstract : 871
|
PDF : 5662
PENERAPAN ASAS ERGA OMNES DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DIKAITKAN DENGAN ASAS NEGATIVE LEGISLATOR
Abstract : 1050
|
PDF : 6053
KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI DKI JAKARTA
Abstract : 675
|
PDF : 848
TANGGUNG JAWAB CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM HAL MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI (CONTOH KASUS NOMOR PUTUSAN 44/PDT.G/2014/PN KWG)
Abstract : 356
|
PDF : 2175
PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)”
Abstract : 476
|
PDF : 623
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN WALI BADAN YG NGAWAS OLEH BHP DALAM RANGKA MELINDUNGI WEWENANG KEPERDATAAN ANAK (CONTOH PUTUSAN NOMOR: 0014/PDT.P/2015/PA.MN).
Abstract : 360
|
PDF : 351
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MASKER SHISEIDO YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING (STUDI TERHADAP KEMASAN SHISEIDO DALAM BAHASA JEPANG DI WILAYAH TANGERANG)
Abstract : 575
|
PDF : 511