UPAYA HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract

Based on the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), it is stated that Indonesia is a state based on law. This implies that all aspects of life in Indonesia including the government, society, and individuals are subject to legal rules. In this increasingly advanced digital era, Artificial Intelligence (AI) has developed significantly and progressively, especially in recent years, to the point where it has become an integral part of daily human life. AI or artificial intelligence is a technology that enables computers and machines to imitate human capabilities such as learning, understanding, problem-solving, decision-making, and acting independently. It is not impossible that in the future, AI will replace human labor in various sectors, such as public services, healthcare, and education. The emergence of AI presents new challenges for the Indonesian legal system, particularly in terms of regulation and determining the legal status of AI in Indonesia. This paper has two main objectives: first, to examine Indonesia’s legal efforts in responding to the development of AI and second, to analyze the legal position of AI within the Indonesian legal system. The research method used is normative juridical, employing statutory and literature approaches. The findings show that AI cannot be considered a legal subject, and that the existing legal regulations in Indonesia are not yet adequate to address the development of AI. This indicates a legal vacuum in regulating AI-related issues, which may lead to legal uncertainty. As a civil law country, this legal vacuum must be addressed through the formulation of relevant legal regulations in order to ensure legal certainty regarding AI in Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dituliskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menimbulkan makna bahwa seluruh aspek kehidupan di Indonesia, baik pemerintahan, masyarakat, maupun individu berada di bawah aturan hukum. Pada era digital yang semakin maju dan canggih, Artificial Intelligence (AI) berkembang secara signifikan dan progresif terutama dalam beberapa tahun terakhir hingga AI berhasil menjadi bagian dalam kehidupan manusia sehari-hari. AI atau yang disebut juga dengan kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan manusia dalam belajar, memahami, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan bertindak secara mandiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat AI akan menggantikan tenaga manusia dalam berbagai bidang, seperti pelayanan publik, kesehatan, hingga pendidikan. Kehadiran AI memunculkan tantangan baru bagi dunia hukum Indonesia khususnya dalam hal regulasi dan penentuan bagaimana kedudukan AI di Indonesia. Penulisan makalah ini mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yakni  untuk mengetahui upaya hukum positif Indonesia dalam menyikapi perkembangan AI serta untuk mengetahui kedudukan AI dalam hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum dan regulasi hukum yang ada di Indonesia belum cukup memadai untuk menghadapi perkembangan AI sehingga dapat dinyatakan terjadi kekosongan hukum (legal vacuum) dalam mengatur isu yang berkaitan dengan AI dan berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai negara civil law, maka kekosongan hukum ini harus diatasi dengan pembentukan regulasi hukum yang relevan agar tercipta kepastian hukum di Indonesia terkait dengan AI.