PENGUATAN DAYA JUANG UMKM MENGHADAPI RESESI GLOBAL MELALUI HKI MEREK KOLEKTIF
Main Article Content
Abstract
The government and business players are building national economic resilience in the face of the global recession. One of the business actors that has received attention is MSME entrepreneurs. Several stimulations have been provided to strengthen the fighting power of MSMEs, including easy access to financing, business licensing, business certification, improving business skills, and providing digital market access. One of the MSME empowerment programs, namely brand certification, has not resulted in significant achievements. The application of brands to MSME compared to the number of MSME business units is still very minimal at around 0.01%. This fact shows that the brand is still not optimally used by MSME as a product identity and differentiator which will act as a fighting power in global trade promotion. Therefore, the authors focus on researching 1) how to apply collective marks in an effort to strengthen MSME products in facing business competition and 2) what are the obstacles to the application of collective brands. The research method uses a normative legal perspective. The results of the study show a brand that matches the MSME characteristics of which are community in nature is a collective brand. The use of collective brands is a manifestation of strengthening the fighting power of MSME in facing the global recession. Behind the brand there is an effort to always maintain quality through a quality production process and continuous improvement of standards. The struggle for new ideas and innovation in various aspects to continue to win the competition and economic growth. Some of the factors constraining the implementation of collective brands are the competence of human resources from MSME, so that the priority is for fostering entrepreneurship through partnerships that involve the government and the private sector. Suggestions to DJKI to socialize the brand to MSME by providing concrete practical examples so that the benefits can be felt directly by MSME.
Pemerintah dan para pelaku usaha tengah membangun resiliensi ekonomi nasional dalam rangka menghadapi resesi global. Salah satu pelaku usaha yang mendapat perhatian adalah pengusaha UMKM. Beberapa stimulasi telah diberikan untuk penguatan daya juang UMKM, antara lain kemudahan akses pembiayaan, perizinan berusaha, sertifikasi usaha, peningkatan keterampilan usaha, dan penyediaan akses pasar digital. Salah satu dari program pemberdayaan UMKM, yaitu sertifikasi merek belum menghasilkan pencapaian yang signifikan. Penerapan merek pada UMKM dibandingkan dengan jumlah unit usaha UMKM masih sangatlah minim sekitar 0,01%. Fakta tersebut menunjukan bahwa merek masih belum optimal digunakan UMKM sebagai identitas produk dan daya pembeda yang akan berperan sebagai daya juang dalam promosi perdagangan global. Oleh karena itu penulis fokus untuk meneliti 1) bagaimana penerapan merek kolektif dalam upaya penguatan produk UMKM menghadapi persaingan usaha dan 2) apa saja yang menjadi faktor kendala penerapan merek kolektif. Metode penelitian menggunakan perspektif hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan merek yang cocok dengan karakteristik UMKM yang bersifat paguyuban adalah merek kolektif. Penggunaan merek kolektif merupakan manifestasi penguatan daya juang para UMKM menghadapi resesi global. Dibalik merek ada upaya untuk selalu menjaga mutu melalui proses produksi yang berkualitas dan peningkatan standar yang berkelanjutan. Perjuangan ide-ide kebaharuan dan inovasi dalam berbagai aspek untuk terus memenangkan persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor kendala penerapan merek kolektif adalah kompetensi SDM dari UMKM, sehingga prioritas untuk pembinaan kewirausahaan melalui kemitraan yang melibatkan pemerintah dan swasta. Saran kepada DJKI agar sosialisasi merek kepada UMKM dengan memberikan contoh praktis yang bersifat konkrit agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh UMKM.
Article Details
References
Aaker, D. A. (2011). Building Strong Brand. The Free Press.
Anwar, M. C. (2022). Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Jaminan Utang. Kompas. https://money.kompas.com/read/2022/07/19/142646726/kekayaan-intelektual-bisa-dijadikan-jaminan-utang-ini-aturannya?page=all.
DJKI. (2023). “IPTalks: Brand (H)ours #2 Merek Kolektif”, 27 Februari 2023. (370) IP TALKS : Brand (H)our | #2 Merek Kolektif - YouTube.
Jenned, R. (2015). Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi. Fajar Interpratama Mandiri.
Kuckertz, A., Brändle, L., Gaudig, A., Hinderer, S., Reyes, C. A. M., Prochotta, A., Steinbrink, K. M., & Berger, E. S. C. (2020). Startups in times of crisis – A rapid response to the COVID-19 pandemic. Journal of Business Venturing Insights, 13. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00169.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital. Refika Aditama.
Peraturan Pemerintah No 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah..
Peraturan Pemerintah No 24/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
Permata, R. R., Ramli, T. S., & Utama, B. (2021). Pelanggaran Merek di Indonesia. Refika Aditama.
Prasetyo, R. H. (2021). Spektrum Daya Pembeda Merek. Makalah. Disampaikan pada Webinar Nasional - NBLC SR series tentang Innovation and Strategy in Providing Intellectual Property Rights Protection for Small and Medium Enterprise. FH Universitas Atmajaya.
Sutiyoso, B. (2015). Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan. UII Press.
Serfiyani, C. Y., Hariyani, I., & Serfianto, R. (2017). Buku Pintar: HAKI Dan Warisan Budaya. Gajah Mada University Press.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Widiastuti, E. (2020). Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN.