URGENSI PENGAMALAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM YANG TERLETAK DI KAWASAN LINGKUNGAN ADAT

Abstract

This journal further discusses the urgency of exercising community rights to customary law over all natural resources located in the Customary Environment Area. Natural resources in customary environmental areas must be maintained in accordance with customary land use managed by indigenous peoples. The Indonesian people need a land registration system that is in accordance with the principles of land registration and therefore the land registration system must be understandable to the public and parties who have an interest in the land registration process. This journal uses qualitative research and takes a descriptive approach. This journal also discusses the application of settlements that can be carried out in customary law disputes. So that this journal discusses the urgency of practicing indigenous peoples' rights regarding customary law regarding natural resources in customary environmental areas. So that the resolution of these disputes can be through customary law and also the court as a legal settlement in accordance with the agreement of indigenous peoples.

Jurnal ini membahas secara lebih lanjut mengenai urgensi dari pengamalan hak masyarakat terhadap hukum adat atas segala sumber daya alam yang terletak di Kawasan Lingkungan Adat. Sumber daya alam di kawasan lingkungan adat harus dijaga sesuai dengan penggunaan tanah adat yang dikelola oleh masyarakat adat. Masyarakat Indonesia memerlukan suatu sistem pendaftaran tanah yang sesuai dengan asas-asas pendaftaran tanah dan oleh karena itu sistem pendaftaran tanah tersebut harus dapat dimengerti oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses pendaftaran tanah tersebut. Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dan melakukan pendekatan dengan deskriptif.  Jurnal ini juga membahas tentang penerapan penyelesaian yang dapat dilakukan dalam sengketa hukum adat. Sehingga jurnal ini membahas tentang urgensi pengamalan tentang hak masyarakat adat mengenai hukum adat tentang sumber daya alam di Kawasan lingkungan adat. Sehingga penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui hukum adat dan juga pengadilan sebagai penyelesaian hukum yang sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat.