PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS BINOMO INDRA KENZ)
Main Article Content
Abstract
Binary options trading on the Binomo platform is one of the methods of buying and selling foreign currency that appeared as a result of technological progress. In some cases in Indonesia, some people enjoy the benefits of laundering funds through the use of binary options on the Binomo platform. Affiliates hide binary options related funds on the Binomo platform, leading to the term “money laundering” for this activity. Mens rea, or malicious intent, is included in the crime of money laundering, so hiding the source of funds is the standard. Given the mens rea or someone's malicious intent, this is a factor that can be held responsible for the crime of money laundering. Because the costs of money laundering are so great, a number of countries are taking steps to stop it. In an effort to suppress the rampant crime of money laundering in Indonesia, Indonesia has issued a number of laws and regulations to prevent money laundering. Apart from being sentenced to prison, the perpetrators of the crime of fraud and laundering on Binomo were also subject to asset confiscation by the state. This of course raises the pros and cons. This study aims to determine the legal status of the confiscation of Binomo Indra Kenz's affiliated assets and the efforts that can be made by the victim to take over the Affiliator's assets that have been confiscated by the state. The result of the research is that the basis for expropriation or confiscation of assets is that the Panel of Judges has a legal basis, namely Article 39 of the Criminal Code. Meanwhile, the way for the assets of the victim affiliator Indra Kenz to return is by filing an appeal against the Tangerang District Court's verdict which was handed down to Indra Kenz.
Perdagangan opsi biner di platform Binomo adalah salah satu metode jual beli mata uang asing yang muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Dalam beberapa kasus di Indonesia, beberapa orang menikmati keuntungan dari pencucian dana melalui penggunaan opsi biner di platform Binomo. Afiliasi menyembunyikan dana terkait opsi biner di platform Binomo, yang mengarah ke istilah “pencucian uang” untuk aktivitas ini. Mens rea, atau niat jahat, termasuk dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga penyembunyian sumber dana adalah standarnya. Mengingat mens rea atau niat jahat seseorang, hal ini menjadi faktor yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencucian uang. Karena kerugian akibat praktik pencucian uang begitu besar, sejumlah negara mengambil langkah untuk menghentikannya. Dalam upaya menekan maraknya tindak pidana TPPU di Indonesia, Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mencegah pencucian uang. Selain dikenai hukuman penjara, pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian Binomo juga dilakukan perampasan aset oleh negara. Hal tersebut tentulah memunculkan pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum penyitaan terhadap aset afiliator Binomo Indra Kenz dan upaya yang dapat dilakukan oleh korban untuk mengambil alih harta Afiliator yang telah dilakukan penyitaan oleh negara. Hasil dari penelitian yaitu dasar perampasan atau penyitaan harta tersebut Majelis Hakim memiliki dasar hukum yaitu Pasal 39 KUHP. Sedangkan cara agar aset dari korban afiliator Indra Kenz dapat kembali yaitu dengan mengajukan banding atas vonis Pengadilan Negeri Tangerang yang telah dijatuhkan kepada Indra Kenz tersebut.
Article Details
References
Arief, B. N. (2013). Kapita selekta hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
Barus, R. (2016). Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang nomor 8 tahun 2010. Lex Crimen, 117-124.
Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 2(1), 1-18.
Binekasri, R. (2022, November 15). Vonis 10 tahun penjara & denda RP 5m, indra kenz banding. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/investment/20221115071355-21-387916/vonis-10-tahun-penjara-denda-rp-5-m-indra-kenz-banding
Gual, M. (2022, April). Sependapat dengan Polri, pakar tegaskan binary option termasuk judi dan TPPU. Alinea.id. https://www.alinea.id/nasional/pakar-tegaskan-binary-option-termasuk-judi-dan-tppu-b2fik9CKr
Hendra, M. D. (2022). Analisis framing berita nasib aset indra kenz akibat kasus binomo media detik dan tirto. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(1).
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum. Prenada Media Group.
Mawardi, I. (2022, November 16). Saran pakar pidana bagi trader binomo soal aset indra kenz dirampas negara. Detik. https://news.detik.com/berita/d-6408662/saran-pakar-pidana-bagi-trader-binomo-soal-aset-indra-kenz-dirampas-negara
Mukarromah, P. S. (2021). Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam. Undergraduate Thesis.
Rasidi, M. (2022). Analisis perampasan aset oleh negara dalam kasus tindak pidana pencucian uang (money laundering) ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia (ham). Universitas Islam Malang.
Retaduari, E. A. (2022, Maret 7). Pasal-pasal yang menjerat indra kenz terkait binomo, dari soal judi online sampai pencucian uang. Kompas. https://indeks.kompas.com/profile/2553/Elza.Astari.Retaduari?_ga=2.129465740.1830205281.1670255458-758343757.1660202861
Sastraatmadja, H. A., Suryani, M., Elsyadina, S., & Budiman, M. (2022). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari binary option pada platform binomo. Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, 1(2), 18-30.
Soekanto, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Suprihadi. (2012). Tindak pidana pencucian uang. Negara Hukum. http://www.negarahukum.com/%20hukum/1562.html
Tambunan, P. M. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, 111-128.
Umar, A. U. (2022, November 30). Mengapa aset indra kenz disita negara? Jojgalaw https://jogjalaw.com/mengapa-aset-indra-kenz-disita-negara-judi-investasi-binomo/