PENYEBARLUASAN BERITA HOAKS MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI SEGI HUKUM

Abstract

Technological developments provide convenience for everyday life, the exchange of information and communication is getting faster and more practical. Since 2019, the world has been hit by the COVID-19 pandemic, which has prompted people to reduce mobility and stay away from crowds. Therefore, the internet and social media are the tools people use to obtain information and communicate with others. However, at the same time, misinformation is circulating. Hoax news began circulating in society since 2016 and there was an increase in hoax news during the COVID-19 pandemic. The uncontrolled spread of hoax news causes anxiety in society, therefore a study is needed regarding hoax news from a legal perspective. This study is a normative juridical research by tracing the articles in the Criminal Code (KUHP) and other related regulations. Currently, the regulations governing criminal offenses for spreading hoaxes are regulated in the Criminal Code (KUHP); Law number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations; and Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In addition to regulations, there are also alternatives to resolving cases through restorative justice, based on the principle of deliberation and consensus where the community is involved in resolving cases outside of court. Even though regulations are in place, the public must still be encouraged to continue to improve digital literacy and think critically so they can sort out information spread via the internet.

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan untuk kehidupan sehari-hari, pertukaran informasi dan komunikasi semakin cepat dan praktis. Sejak 2019, seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19, hal ini mendorong orang mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Oleh sebab itu internet dan media sosial menjadi sarana yang digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun di saat yang bersamaan beredar informasi yang salah. Berita hoaks mulai beredar di masyarakat sejak tahun 2016 dan terjadi peningkatan berita hoaks saat pandemi COVID-19. Penyebaran berita hoaks yang tidak terkontrol menimbulkan kecemasan dalam masyarakat, oleh sebab itu diperlukan studi terkait berita hoaks dari segi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui penelusuran pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya. Saat ini regulasi yang mengatur pelanggaran pidana penyebaran hoaks diatur di dalam: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; dan (c) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain regulasi, ada pula alternatif penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, dengan berlandaskan prinsip musyawarah dan mufakat di mana masyarakat dilibatkan dalam menyelesaikan perkara di luar peradilan. Walaupun regulasi sudah tersedia, namun masyarakat tetap harus didorong untuk terus meningkatkan literasi digital, serta berpikir kritis agar bisa memilah-milah informasi tersebar melalui internet.