EVALUASI PROSES KEBIJAKAN PERUMAHAN TIDAK TERTATA (STUDI KASUS: PASAR IKAN PENJARINGAN, JAKARTA UTARA)

Fany Namirah Kurnia, Parino Rahardjo
| Abstract views: 43 | views: 27

Abstract

The existence of slum area is a phenomenon that is common in urban areas in Indonesia, especially DKI Jakarta. Generally these slums are inhabited by Low-Income Communities (MBR) so that slums appear that are caused by illegal land use. One of the government's efforts in overcoming the problem of illegal occupancy is by implementing a relocation policy. However, in practice, there is often rejection from affected parties. One of the relocation policies that received the rejection was the relocation of residents of the Network Fish Market to Rusunawa. In this research the researcher aims to find out the relocation process in the Penjaringan Fish Market and find out the factors that influence the process seen from how the coordination between the parties involved. This study uses descriptive qualitative methods and from the results obtained it is known that the relocation policy process in the Fish Market is still not good. This was influenced by the absence of clear procedures regarding relocation in Jakarta as well as several other factors such as lack of resources, facilities, and attitudes of the implementers.

 

Abstrak

Keberadaaan permukiman kumuh merupakan fenomena yang umum terjadi di kawasan perkotaan di Indonesia khususnya DKI Jakarta. Umumnya permukiman kumuh ini dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga muncul permukiman kumuh yang disebabkan oleh penggunaan lahan secara ilegal. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan hunian ilegal ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan relokasi. Akan tetapi pada praktiknya, sering terjadi penolakan dari pihak terdampak. Salah satu kebijakan relokasi yang mendapat penolakan tersebut adalah relokasi warga Pasar Ikan Pejaringan ke Rusunawa. Pada penilitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui proses relokasi di Pasar Ikan Penjarigan serta mengetahui faktor-faktor yang memepengaruhi proses tersebut dilihat dari bagaimana koordinasi antar pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan dari hasil yang didapatkan  diketahui bahwa proses kebijakan relokasi di Pasar Ikan ini masih kurang baik. Hal ini dipegaruhi oleh tidak adanya prosedur yang jelas mengenai relokasi di Jakarta serta beberapa faktor lain seperti kurangnya Sumber Daya, Fasiilitas, dan Sikap dari pelaksana.

Keywords

Kebijakan Relokasi; Pasar Ikan Penjaringan; Relokasi

Full Text:

PDF

References

(n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Bank, A. D. (1998). Policy on Involuntary Resettlement. Manila: Asian Development Bank.

Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princenton University Press.

Handayaningrat, S. (2016). Pengantar Studi Ilmu Komunikasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.

Kawasan Pasar Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara. (2016).

Maruti, S. K. (2013). Responsivitas Pelayanan. Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam Implementasi Program Larasita.

Nawawi, H. (2001). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Rangkuti, F. (2002). Riset Pemasaran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Semiawan, C. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis dan R&D. Bandung: Alfabet.

Sumardjono, M. S. (2005). Kebijakan Pertanahan. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Sutoyo, A. (2009). Pemahaman Individu (Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner dan Sosiometri). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafruding, A. (1993). Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

T. Hani, H. (2003). Manajemen Cetakan Kedelepan Belas. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. Journal Adminiastration and Society.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.