KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TUMPANG TINDIH PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG NOMOR: 52/PDT.G/2020/PN.TPG)
Isi Artikel Utama
Abstrak
Soil as an essential source of life for humans, fauna, and flora must be maintained. ownership of a plot
of land by a person is marked by the ownership of a land certificate. A land title certificate is proof of
a person's ownership of a land and its buildings. The author uses normative legal research methods
and uses interview data as supporting data. The results of the study reveal that a certificate indicating
ownership of a piece of land is regulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning
Land Registration. Court Decision Number 52/PDT.G/2020/PN.TPG is used by researchers to assess
legal certainty and legal remedies that can be taken in the event of an overlapping dispute over land
certificates claimed by several parties. The results of this study are land certificates are very strong
evidence for proof in court where the certificate that is recognized as true is a certificate issued first by
the land of ice and if there are overlapping land certificates, the actual owner can file a lawsuit to the
district court or court state administration to cancel other certificates.
Rincian Artikel
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Referensi
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Asikin, Amiruddin dan Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2004).
Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. Metode Penelitian Hukum.
(Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,
.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. (Surabaya:
Bina Ilmu, 1987).
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan
Hukum Tanah Edisi 2007. (Jakarta: Djambatan, 2007).
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013).
Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
Prodjohamidjojo, Martiman. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986).
Soerodjo, Irwan. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia. (Surabaya:
Arloka, 2003).
Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2007).
Supriadi. Hukum Agraria. (Jakarta; Sinar Grafika, 2008).
Syashrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1999).
Tauhid, Mochammad. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan
Kemakmuran Rakyat Indonesia. (Yogyakarta: STPN Press, 2009).
Tim Redaksi BIP. 3 Kitab Uundang-Undang Hukum (KUH Perdata, KUH
Pidana, dan KUH Acara Pidana). (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018).
B. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria. (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 1960).
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1997).
C. Jurnal
Anatami, Darwis, “Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas
Sebidang Tanah”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12 Nomor 1
Tahun 2017.
D. Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 52/PDT.G/2020/PN.TPG
E. Kamus
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2008).