KEBIJAKAN FORMULASI PEMULIHAN NAMA BAIK KORBAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PENAGIHAN PIUTANG OLEH DESK COLLECTOR FINTECH P2P LENDING ILEGAL DI INDONESIA
Isi Artikel Utama
Abstrak
Rincian Artikel
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Referensi
A. Buku
Amuntarja, Bima Ali. Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Nama Baik Atas
Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas
Katolik Indonesia Atma Jaya, 1996.
Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2008.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid
II. Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985.
Kurnia, Titon Slamet. Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di
Indonesia. Bandung: Citra Adi Bakti, 2005.
Maskun. Kejahatan Siber (Cyber Crime). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
Maskun. Kejahatan Siber (Cyber Crime). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
Muhamad Agus Fajar, Fajar Ari Sudewo, Kus Rizkianto. Hukum Siber
(Perbandingan Indonesia dan Malaysia). Pekalongan: PT. Nasya
Expanding Management, 2021.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
Sahetapy, JE. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1987.
Sitompul, Asril. Hukum Internet. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik,(Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952).
Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).
C. Artikel Jurnal Online
Marasabessy, Fauzy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran
Mekanisme Baru”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1
Tahun (2015): 57. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9.
Novridasati, Wening et al. “Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech
Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban”. Jurnal Litigasi (e-journal).
Vol. 21, Nomor 2 (2020): 248. Diakses tanggal 15 Agustus 2021.
http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103.
Schauer, F. “Social Foundations of The Law of Defamation: A Comparative
Analysis”, Journal of Media Law and Practice (1981): 1.
https://doi.org/10.1080/10811680.2020.1805978.
Sitepu, Anwar. “Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan
Sekitarnya”. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Volume 10, No. 1 (2020): 1. https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2022.
Yulia, Rena. “Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Masa Lalu”. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 4 No.3 (2005): 271.
https://media.neliti.com/media/publications/96198-ID-menggugatpemenuhan-hak-korban-pelanggar.pdf.
D. Website
Black’s Law Dictionary, “What is Defamation?”. Diakses 8 Desember 2021.
https://thelawdictionary.org/defamation/.
Fadila, Annisa Rizky. “YLKI Catat 3.692 Aduan Pada 2020, Produk Jasa
Keuangan Mendominasi”
tanggal 13 Agustus 2021.
Maulida, Rani. “Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya Di Indonesia”
https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech. Diakses
tanggal 10 Agustus 2021.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “FAQ: Ketentuan Umum”. Diakses tanggal 12
Desember 2021. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf,
Otoritas Jasa Keuangan. “Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga
Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/infoterkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-LembagaTerkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx. Diakses tanggal 23
Oktober 2021