KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2142/PDT.G/2017/PA.PLG)

Main Article Content

Maharesi Trifo Putra
Hanafi Tanawijaya

Abstract

Based on Article 171 letter h of the compilation of Islamic law, it is stated that an adopted child is a child who in terms of maintenance for their daily life, education costs and etc, their responsibilities shift from their original parents to their adoptive parents based on a court decision. In fact, Islam supports the existence of child protection services, one of them is by adopting children. The Compilation of Islamic Law emphasizes that adopted children or adoptive parents have no inherited relationship, but as an acknowledgment of the institution of adoption, the relationship between the adopted child and their adoptive parents is conveyed through the intermediary of a will or testament obligatory. The compilation of Islamic law which is now a reference by the religious courts that adopted children are entitled to a mandatory will on the condition that it cannot be more than 1/3 (one third) of the inheritance of the adoptive parents. The consideration of the judge who gave more than 1/3 of the assets based on the case Number 2142/Pdt.G/2017/PA.PLG is probably because since the baby the child was raised by their adoptive parents and they intended to split 2 land certificates and intends to give one of them to their adopted child during their life, but until they died it was not carried out and inheritance distribution does not reduce the share of the other heirs and there is even a remaining inheritance.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

A. Pitlo. Hukum Waris Menurut KUH Perdata diterjemahkan oleh Isa Arif.

(Jakarta: Intermasa, 1979).

Abdul Manan. Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta:

Kencana, 2008).

Alimin. Konsep Waris Dalam Islam, (Jakarta: Puslitbang Kemenag, 2011).

Aminuddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum.

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Amir Syariffudin. Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Kencana, 2004).

Anisitus Amanat. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum

Perdata BW. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Bismar Siregar. Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan

Wanita.(Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH. UII, 1986).

Bushar Muhammad. Pokok-Pokok Hukum Adat. (Jakarta: PT Pradnya Paramita,

.

Effendi Perangin. Hukum Waris. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Eman Suparman. Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan

BW). (Bandung: Rafika Aditama, 2005).

Faud, Mohnd. et al. Masalah Anak dalam Hukum Islam. (Jakarta:

Pedoman Ilmu Jaya, 1985).

Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat. (Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti,1990).

________________. Hukum waris Indonesia Menurut : Perundangan Hukum

Adat Hukum Agama Hindu-Islam. (Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti,1996).

Imam Az-Zabidi dan Shahih Al- Bukori. Ringkasan Hadis. (Jakarta: Pustaka

Amani, 2002).

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan.

(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010).

Komar Andasasmita. Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek).

(Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat,1990).

L.J. Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : PT Pradnya Paramita,

.

M.J.A Van Mourik. Studi Kasus Hukum Waris. (Bandung: Eresco, 1993).

Muderis Zaini. Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. (Jakarta: Sinar

Grafika, 2000).

Muhamad Sadi. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Kencana, 2015).

Musthofa Sy. Pengangkatan Anak Wewenang Pengadilan Agama. (Jakarta:

Kencana Prenada Media Grup, 2008).

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2011).

R. Subekti. Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris. (Jakarta:

Intermasa, 2004).

Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

Salim dan Erlies. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan

Tesis. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014).

Shahih Al- Bukori. Ringkasan Hadis. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2015).

Soerjono Soekanto. Hukum Adat Indonesia. (Jakarta: PT Raja Grafindo,

.

Sri Untari Indah A. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Fakultas Hukum

Universitas Trisakti, 2005).

Sudarsono. Kamus Hukum. (Jakarta . Rineka Cipta, 2007).

Wirjono Prodjodikoro. Hukum Waris Di Indonesia. (Bandung : Vorkind Van

Hoeve’s Graven Hage,1995).

W. J. S. Poerwadarmita. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Balai Pustaka:

Armico, 1984).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam, Bab II Pasal 171 Huruf a.

. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam

(KHI), Pasal 209 ayat 2.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam

(KHI), Pasal 171.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam

(KHI), Pasal 171 huruf H.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (6)

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (7)

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (8)

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9)

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (10)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak

C. Jurnal

Muhammad Rais. “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam,

Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”. Jurnal Hukum

Diktum. Volume 14 No. 2 (Tahun 2016): 183-200. Diakses tanggal 5 Juni

, https://media.neliti.com/media/publications/285476-kedudukananak-angkat-dalam-perspektif-h-b42e110b.pdf

Oktavia Milayani, “Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara

Mengganti atau “Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek”. Jurnal

Al’Adl IX. No. 3 (Tahun 2017): 405-434. Diakses tanggal 22 Mei 2021,

https://media.neliti.com/media/publications/225062-kedudukan-hukumahli-waris-yang-mewaris-c32ffb87.pdf

Sulih Rudito, “Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian

Warisan Menurut KUH Perdata”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi

Volume 3 (Tahun 2015): 1-10. Diakses tanggal 10 Mei 2021,

https://media.neliti.com/media/publications/144989-ID-none.pdf

D. Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2142/PDT.G/2017/PA.PLG