ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN)
Isi Artikel Utama
Abstrak
Rincian Artikel
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Referensi
Buku
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2011.
Asnawi, M. Natsir. Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata. Yogyakarta: UII Press, 2014.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
Harahap, M. Harahap. Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Irianto, Sulistyowati et al. Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017)
Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
Saleh, K. Wantjik. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
Tresna, R. Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Jang Penting. Djakarta: PT Tiara Limited, 1959.
Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif dalam Perkara-perkara Pidana. Bandung: Alfabetra, 2013.
Zulfa, Eva Achjani et al. Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan. Depok: Rajawali Pers, 2017.
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
________. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
________. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
________. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Artikel Jurnal Online
Putra, Permadi Syahids. “Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/PT Korupsi/2014/PN.PTK)”. Jurnal Nestor Magister Hukum. Vol. 1 No. 1 2016. Diakses tanggal 5 November 2020.
Valerian, Dion. “Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Antikorupsi Integritas. Vol 5 No. 2 2019. Diakses tanggal 16 November 2020.
Website
Anonim. “Pro Kontra Putusan Videotron, Terobosan atau Kekeliruan?” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54043284bf38a/pro-kontra-putusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan/. Diakses tanggal 4 Desember 2020.