Published: 2021-01-12
Articles
PENERAPAN ASAS TERANG DAN TUNAI DALAM JUAL BELI TANAH YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2019/PN.LBT)
Abstract : 532
|
PDF : 5803
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PELEPASAN HAK DI BAWAH TANGAN SEBAGAI UPAYA MEMPEROLEH TANAH OBYEK SENGKETA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 133/PDT.G/2018/PN.JKT.TIM
Abstract : 265
|
PDF : 1135
TINJAUAN KETEPATAN PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA MEREK TERHADAP PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR PERTAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 375 K/PDT.SUS-HKI/2020
Abstract : 390
|
PDF : 658
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 29/PDT.G/2017/PN.TGL)
Abstract : 197
|
PDF : 429
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGHAPUSAN MEREK SECARA SEPIHAK OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (Contoh Kasus: Putusan Nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)
Abstract : 622
|
PDF : 610
POLEMIK KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN YANG MENGATUR EKSISTENSINYA
Abstract : 309
|
PDF : 638
ANALISIS TERHADAP INTEGRASI VERTIKAL DITINJAU DARI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 13/KPPU-I/2019)
Abstract : 1968
|
PDF : 1650
KEKUATAN HUKUM DARI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PERKARA KEPAILITAN
Abstract : 201
|
PDF : 156
ANALISIS PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN YANG TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE APABILA ADANYA GUGATAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Abstract : 551
|
PDF : 305
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN)
Abstract : 348
|
PDF : 693
ANALISIS TERHADAP SYARAT KEPAILITAN PADA PASAL 2 AYAT (1) Jo. PASAL 8 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt. Pst)
Abstract : 461
|
PDF : 740
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKJELASAN INFORMASI MENGENAI LUAS APARTEMEN BOGOR VALLEY RESIDENCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 161/Pdt.G/2016/PN.Bgr)
Abstract : 306
|
PDF : 759
ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG DITOLAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013
Abstract : 211
|
PDF : 98
ANALISIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK
Abstract : 341
|
PDF : 431
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Abstract : 446
|
PDF : 348
KEPASTIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENOLAKAN MUTASI OLEH PEKERJA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 461 K/PDT.SUS-PHI/2017)
Abstract : 266
|
PDF : 986
PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI KASUS DI PT. X TAHUN 2020)
Abstract : 478
|
PDF : 1888
PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 (Studi Kasus Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)
Abstract : 229
|
PDF : 103
PEMBERATAN PIDANA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA ANAK DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP JUDEX JURIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 526K/PID.SUS/2019)
Abstract : 229
|
PDF : 209
PELINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PUMA TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) OLEH MEREK PUMADA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 10/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGAJKT.PST.)
Abstract : 615
|
PDF : 1161
PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK EIGENDOM VERPONDING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR: 1401 K/Pdt/2018)
Abstract : 546
|
PDF : 2785
TINJAUAN TERHADAP PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERLINDUNGAN BAGI PENERIMA HIBAH TERHADAP OBJEK HIBAH BAGI AHLI WARIS PEMBERI HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LARANTUKA NOMOR 7/PDT.G/2016/PN.LRT TANGGAL 15 MEI 2017)
Abstract : 204
|
PDF : 240
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENERIMA MANFAAT ASURANSI PERTANGGUNGAN JIWA ATAS POLIS YANG DINYATAKAN LAPSE SECARA SEPIHAK PASCA DIAJUKAN KLAIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 628 PDT.G/2019/PN.JKT.BRT)
Abstract : 339
|
PDF : 331
Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Tercatat Dalam Hal Diberlakukannya Suspensi Perdagangan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus: PT Evergreen Invesco, Tbk (GREN) Tahun 2017)
Abstract : 480
|
PDF : 592
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Abstract : 253
|
PDF : 348
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KORBAN KARTEL PRODUSEN KENDARAAN BERMOTOR YAMAHA-HONDA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 04/KPPU-I/2016)
Abstract : 601
|
PDF : 1776
PRAKTEK EKSEKUSI ASET PERUSAHAAN DEBITOR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/ PN.NIAGA.SMG)
Abstract : 377
|
PDF : 565
ANALISIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA CV. BINTANG PRATAMA WIDYA TEKNIK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 88/PDT.SUS-PHI/2020/PN BANDUNG)
Abstract : 230
|
PDF : 4531
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PENGUSAHA TERHADAP PEKERJA WANITA SAKIT: CONTOH KASUS PUTUSAN NOMOR 74/PDT.SUS-PHI/2019/PN.BDG JO. PUTUSAN NOMOR 1016 K/PDT.SUS-PHI/2019)
Abstract : 437
|
PDF : 1455
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 424/PID.SUS/2018/PN.AMB DAN PUTUSAN NOMOR: 494/PID.SUS/2018/PN.AMB)
Abstract : 302
|
PDF : 387
EFEKTIVITAS PERGUB NOMOR 142 TAHUN 2019 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN PADA PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN, DAN PASAR RAKYAT DALAM RANGKA PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI LINDETEVES TRADE CENTER (LTC) GLODOK
Abstract : 1080
|
PDF : 434
ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK SIAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (CONTOH KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 629/PDT.SUS-HKI/2019)
Abstract : 670
|
PDF : 821
PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH SISA AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN JALAN TOL KUNCIRAN SERPONG (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3049K/PDT/2018)
Abstract : 349
|
PDF : 1002
ANALISIS PENGAWASAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PPMSE) DALAM MENGAWASI FENOMENA BARANG PALSU DI PLATFORM MARKETPLACE (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)
Abstract : 771
|
PDF : 641
PERTANGGUNGJAWABAN BANK DALAM MEMBERIKAN GANTI RUGI TERHADAP NASABAH ATAS RISIKO OPERASIONAL (CONTOH KASUS PADA PT BANK MANDIRI)
Abstract : 660
|
PDF : 949
PENUNJUKAN ANGGOTA POLRI AKTIF UNTUK MENDUDUKI JABATAN DI LUAR KEPOLISIAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM
Abstract : 311
|
PDF : 450
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN HIBAH YANG DIBUAT ATAS DASAR PENYALAHGUNAAN KEADAAN (CONTOH KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 892 K/PDT/2017)
Abstract : 399
|
PDF : 2655
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENOLAKAN MUTASI OLEH TENAGA KERJA YANG BERAKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1467 K/PDT.SUS-PHI/2017)
Abstract : 255
|
PDF : 792
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PENGATURAN PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 92K/PDT.SUS-HKI/2017)
Abstract : 641
|
PDF : 1150
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI JUAL BELI OLEH PT SHOPEE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (KASUS: IBU MAYA DI TAHUN 2018)
Abstract : 1566
|
PDF : 6463
TANGGUNG JAWAB PLATFORM E-COMMERCE DAN MERCHANT TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR (CONTOH PUTUSAN NOMOR 142/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)
Abstract : 588
|
PDF : 983
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP BARANG YANG TIDAK SAMPAI
Abstract : 367
|
PDF : 318
PERTANGGUNGJAWABAN MYANMAR ATAS TINDAKAN GENOSIDA TERHADAP KELOMPOK ETNIS ROHINGYA BERDASARKAN GENOCIDE CONVENTION 1948
Abstract : 438
|
PDF : 237
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT HARGA MASKER YANG MELONJAK TINGGI DISAAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Abstract : 731
|
PDF : 5732
URGENSI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS PENIMBUNAN MASKER DAN HAND SANITIZER DI MASA WABAH COVID-19
Abstract : 994
|
PDF : 1342
AKIBAT HUKUM TIDAK DIBAYARKAN PREMI ASURANSI JIWA OLEH PEMEGANG POLIS KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI (KASUS MOLLY SITUWANDA DAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PANIN DAI-ICHI LIFE)
Abstract : 317
|
PDF : 1790
ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MEREK TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA
Abstract : 360
|
PDF : 1198
AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA YANG DIBUAT NOTARIS BERDASARKAN SURAT KETERANGAN WARIS PALSU ATAU DIPALSUKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 688 K/PID/2017)
Abstract : 1560
|
PDF : 4521
UPAYA YURIDIS MEMPERKECIL DISPARITAS PUTUSAN
Abstract : 465
|
PDF : 942
PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA ADI PURWANTO (BURUH) DAN PT. MUJUR TIMBER SIBOLGA “(STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 178/PDT.SUS-PHI/2017/PN.MDN.)
Abstract : 266
|
PDF : 543
ANALISIS PENGEMBALIAN ASET TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 250K/PID.SUS/2018 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Abstract : 224
|
PDF : 149
KEABSAHAN HIBAH TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019)
Abstract : 205
|
PDF : 620
TINJAUAN TENTANG PENOLAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS KEPULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA
Abstract : 312
|
PDF : 654
ANALISIS PUTUSAN LEPAS PADA TINDAK PIDANA MEMASUKI RUMAH ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR 451/PID/2019/PT.DKI)
Abstract : 358
|
PDF : 1589
AKIBAT HUKUM BAGI PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN TERHADAP DEVELOPER RUMAH SUSUN YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA
Abstract : 405
|
PDF : 1266
ANALISIS KEWAJIBAN PENGAWASAN NEWS PORTAL TERHADAP KOMENTAR PUBLIK DI DALAM KOLOM KOMENTAR (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Di Uni Eropa)
Abstract : 259
|
PDF : 273
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK
Abstract : 855
|
PDF : 2938
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEMPAT WISATA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 186/PDT.G/2018/PN.MLG)
Abstract : 248
|
PDF : 321
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA CREAM WAJAH DOKTER YANG TIDAK MENCANTUMKAN IDENTITAS PRODUK DI KEMASAN (CONTOH KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2008 K/PID.SUS/2016)
Abstract : 391
|
PDF : 378
KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 661/PID.B/2016/PN.BLB)
Abstract : 170
|
PDF : 979
TANGGUNG JAWAB INDONESIA TERHADAP PENCARI SUAKA INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS PENCARI SUAKA INTERNASIONAL DI KALIDERES JAKARTA BARAT)
Abstract : 328
|
PDF : 294
ANALISIS KONSEPSI ASAS FIRST TO FILE DALAM PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR (CONTOH KASUS: PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 999 K/PDT.SUS-HKI/2019 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 15/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)
Abstract : 509
|
PDF : 816
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INFORMASI TANGGAL KADALUWARSA PRODUK MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Putusan NO.149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb)
Abstract : 313
|
PDF : 1537
NEGOSIASI KONTRAK KARENA FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Abstract : 843
|
PDF : 372
PENYIMPANGAN TERHADAP PERJANJIAN HIBAH ANTARA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 723/PDT.G/2013/PN.DPS JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 91 PK/PDT/2017)
Abstract : 211
|
PDF : 804
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERKAITAN DENGAN PENJUALAN BAHAN MAKANAN KADALUWARSA DAN TIDAK MEMENUHI STANDAR YANG DITENTUKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 258/PID.SUS/2018/PN.JMR.)
Abstract : 199
|
PDF : 635