Articles
POLEMIK KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN YANG MENGATUR EKSISTENSINYA
112-137
Abstract : 246
|
PDF : 596
ANALISIS TERHADAP INTEGRASI VERTIKAL DITINJAU DARI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 13/KPPU-I/2019)
138-163
Abstract : 1775
|
PDF : 1650
KEKUATAN HUKUM DARI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PERKARA KEPAILITAN
164-183
Abstract : 163
|
PDF : 156
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKJELASAN INFORMASI MENGENAI LUAS APARTEMEN BOGOR VALLEY RESIDENCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 161/Pdt.G/2016/PN.Bgr)
246-266
Abstract : 251
|
PDF : 714
ANALISIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK
287-310
Abstract : 277
|
PDF : 365
TINJAUAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PT TOKOPEDIA SELAKU MARKETPLACE DALAM RANGKA MENYEDIAKAN SISTEM ELEKTRONIK YANG ANDAL DAN AMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
420-444
Abstract : 308
|
PDF : 1145
PELINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PUMA TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) OLEH MEREK PUMADA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 10/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGAJKT.PST.)
445-469
Abstract : 511
|
PDF : 1099
TINJAUAN TERHADAP PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERLINDUNGAN BAGI PENERIMA HIBAH TERHADAP OBJEK HIBAH BAGI AHLI WARIS PEMBERI HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LARANTUKA NOMOR 7/PDT.G/2016/PN.LRT TANGGAL 15 MEI 2017)
492-517
Abstract : 146
|
PDF : 178
ANALISIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA CV. BINTANG PRATAMA WIDYA TEKNIK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 88/PDT.SUS-PHI/2020/PN BANDUNG)
637-658
Abstract : 182
|
PDF : 4388
EFEKTIVITAS PERGUB NOMOR 142 TAHUN 2019 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN PADA PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN, DAN PASAR RAKYAT DALAM RANGKA PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI LINDETEVES TRADE CENTER (LTC) GLODOK
709-732
Abstract : 1019
|
PDF : 434
ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK SIAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (CONTOH KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 629/PDT.SUS-HKI/2019)
733-755
Abstract : 565
|
PDF : 739
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI JUAL BELI OLEH PT SHOPEE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (KASUS: IBU MAYA DI TAHUN 2018)
896-921
Abstract : 1456
|
PDF : 6299
ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MEREK TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA
1068-1092
Abstract : 310
|
PDF : 1122
UPAYA YURIDIS MEMPERKECIL DISPARITAS PUTUSAN
1119-1137
Abstract : 397
|
PDF : 890
PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA ADI PURWANTO (BURUH) DAN PT. MUJUR TIMBER SIBOLGA “(STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 178/PDT.SUS-PHI/2017/PN.MDN.)
1138-1163
Abstract : 214
|
PDF : 543
KEABSAHAN HIBAH TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019)
1186-1212
Abstract : 146
|
PDF : 529
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK
1309-1332
Abstract : 710
|
PDF : 2786
PENYIMPANGAN TERHADAP PERJANJIAN HIBAH ANTARA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 723/PDT.G/2013/PN.DPS JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 91 PK/PDT/2017)
1489-1513
Abstract : 159
|
PDF : 749
ANALISIS TERHADAP BATASAN PEMBERLAKUAN TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN FORCE MAJEURE DARI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 591/PDT.G-LH/2015/PN.JKT.SEL DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 540/PDT/2017/PT.DKI)
1540-1564
Abstract : 431
|
PDF : 501