AKIBAT HUKUM PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN NOMOR 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.)
Main Article Content
Abstract
The Criminal Procedure Code adheres to the principles contained in the provisions stipulated in Articles 50 to 64 of
the Criminal Procedure Code which can be concluded as the rights of the suspect or defendant. Among the rights of
a suspect or defendant is the right to obtain legal assistance from legal counsel which can be provided at every level
of examination and in the context of rapid distribution of justice for everyone which is carried out quickly, cheaply
and simply. In the practice of implementing litigation, the provision of legal assistance to the community is often not
carried out. One of them is in the case that the author will discuss, the Decision of the Class II A Tembilahan
District Court number 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh which sentenced Kamarek bin Ruslan to 6 years in prison and a
fine of Rp. 3 billion, subsidiary to 6 months in prison. In the a quo trial, the Defendant who is an illiterate person is
not accompanied by a Legal Counsel so that he cannot fight for his rights as a Defendant. In this paper, the author
will examine the legal consequences that arise in the court process where the defendant is not accompanied by a
legal advisor, as well as legal protection for the rights of the defendant who is not accompanied by a legal advisor
during the trial.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Efritadewi, Ayu. Modul Hukum Pidana, cetakan ke-1. (Tanjungpinang: Umrah Press, 2017)
Firmansyah, Hery. Menuju Keadilan Substantif: Analisis Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3) Sidang Praperadilan Tidak Pidana Korupsi (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2021)
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana di Indonesia, cetakan ke-12 (Jakarta : Sinar Grafika,
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, cetakan ke-14. (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2019)
Prasetyo, Ridwan Eko. Hukum Acara Pidana, cetakan ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2015).
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
Renggong, Ruslan. Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses
Penahanan di Indonesia. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016)
Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
cetakan ke-18. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)
Waluyo, Bambang. Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan
Restoratif dan Transformatif. cetakan ke-1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2020)
B. Jurnal
Enny Agustina, et.al, 2021. “Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia”. Jurnal Solusi Vol 19 No 2 (2021)
Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, dan Hamza Baharuddin, 2019. “Sistem Hukum
Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui
Mahkamah Pidana Internasional.” SIGn Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1
September 2019
Mapia, Arfin Pratama. 2018. "Tinjauan Yuridis tentang Hak Tersangka untuk Mendapatkan
Penasihat Hukum Menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP." Jurnal Lex Crimen
Bahari Sanjaya, Muladim Ratna Kumala Sari. 2020. "Inkonsistensi Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP."
Jurnal Pandecta 218-227.
Kosasi, Fardhan Wijaya. 2020. “Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak
Asasi Bagi Narapidana”. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol.
No. 4 Tahun 2020
Laksana, Malverino Fitrah. “Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa”, Rio Law Jurnal Volume. 2 Nomor. 1, Februari-Juli 2021
Lestari, Lilis Eka. Ridwan Arifin. “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di
Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan
Beradab” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 5 No. 2, Agustus 2019
Ningtyas, Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita. 2018. "Optimalisasi Pemberian Bantuan
Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin."
Jurnal Konstitusi 52.
Panjaitan, Budi Sastra. “Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia”. Jurnal Keadilan
Volume 5 No. 2 Juli-Desember 2018.
Suhaimi, “Peran Penasihat Hukum Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Dalam Persidangan
Online”, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 3 Tahun
Triyanto, Gatot. 2018. "Persamaan Hak Bagi Tersangka atau Terdakwa untuk Memperoleh
Bantuan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)." Jurnal Rechtens 214.
C. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Indonesia. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2009 Nomor
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059.
Indonesia. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia nomor 5248
D. Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.