KEABSAHAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PADA PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.)
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Asikin, Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press,
.
Khairandy. Ridwan, Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan.
(Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
_______________. Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus
Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan. (Yogyakarta: FH UII
Press, 2015).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan-12 (Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup, 2017).
___________________. Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013).
Miru, Ahmadi. Kontrak dan Perancangan Kontrak. (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2008).
Mulyadi, Lilik. Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) Teori dan Praktik. (Bandung: Alumni, 2013).
Sanjaya, Umar Haris. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam
Kepailitan, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014).
Subekti, R., Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002)
Suyatno, R. Anton. Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan. (Jakarta: Kencana, 2012).
B. Jurnal
Muhibbuthabary. “Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan
Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal Asy-Syari’ah. Vol. 17. No. 3.
C. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3674).
. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian
Pendahuluan Jual Beli Rumah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 777)
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan dan Pemukiman di Daerah
. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109 Tahun 2020 (Buku
Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU