TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN PEMILIK OBJEK DALAM PUTUSAN NOMOR 347/PDT.G/2017/ PN.JKT.TIM
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Harsono, Boedi. Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Jilid I Hukum Tanah
Nasional. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Cetakan ke-8.
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
Parlindungan AP. Pendaftaran Tanah di Indonesia. (Bandung: Mandar
Maju, 1999).
Santoso, Urip. Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi,
Wewenang, dan Sifat Akta. (Jakarta: Kencana Prenadiamedia
Group, 2016).
Sayekti, Sri. Hukum Agraria Nasional. (Bandar Lampung: Universitas
Lampung, 2000).
B. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
_______. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
_______. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.
_______. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
_______. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pendaftaran Tanah.
PP No. 24 Tahun 1997.
_______. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Tim.
C. Jurnal
Febrina, Dhea Tri dan Ahars Sulaiman. “Tanggung Jawab Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli
Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT. Jurnal PETITA, Vol. 1 No.
: 123 - 156 Juni, 2019.
Nurhayati. “Fungsi Pendaftaran Tanah Terhadap Hak-Hak Atas Tanah
Menurut UUPA Tahun 1960”. Jurnal Warta, Edisi: 60, April