Articles
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN (CONTOH KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 553/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR.)
46 - 70
Abstract : 449
|
PDF : 2017
ASAS KEMANFAATAN DALAM TARIF PROMOSI YANG DIPERGUNAKAN OLEH GRAB INDONESIA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI
92 - 115
Abstract : 160
|
PDF : 248
Upaya Debitur Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pedan
184 - 204
Abstract : 192
|
PDF : 1303
ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus: Putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kng)
229 - 248
Abstract : 160
|
PDF : 138
PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN SAHID RESIDENCE OLEH PENGEMBANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 53/PDT.G/2016/PN.JKT.PST Juncto Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT.DKI)
320 - 340
Abstract : 200
|
PDF : 537
ANALISIS PELAKSANAN PERWAKAFAN TANAH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TANUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan - Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PTA.Bandung)
514 - 532
Abstract : 162
|
PDF : 125
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 211/PDT.SUS-PHI/2018/PN.BDG)
578 - 602
Abstract : 1169
|
PDF : 1794
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK EKSEKUTORIAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIMILIKI KREDITUR PADA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
645 - 668
Abstract : 463
|
PDF : 975
ANALISIS AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN PEMILIK TANAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IINDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TERKAIT PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 347/PDT/2017/.PN.JKT.TIM)
669 - 694
Abstract : 296
|
PDF : 434
PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN NEGERI ATAS BARANG SITAAN TINDAK PIDANA UNTUK DIMUSNAHKAN
885 - 906
Abstract : 95
|
PDF : 130
PENERAPAN ASAS PERSAMAAN HAK DALAM PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 132/PDT.G/2017/PN.YYK.)
907 - 927
Abstract : 260
|
PDF : 1110
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI KREDIT ONLINE
964 - 987
Abstract : 537
|
PDF : 805
ANALISIS UNSUR ITIKAD BAIK PADA MEREK NAMA ORANG TERKENAL DALAM PASAL 21 UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN NIAGA JKT.PST)
988 - 1002
Abstract : 361
|
PDF : 754
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT. PASIFIK AGRO SENTOSA
1021 - 1045
Abstract : 242
|
PDF : 181
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MIE BASAH YANG MENGANDUNG FORMALIN
1071 - 1090
Abstract : 312
|
PDF : 1039
PENGGUNAAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
1218 - 1242
Abstract : 234
|
PDF : 1740
PELAKSANAAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
1316 - 1339
Abstract : 145
|
PDF : 304
PENERAPAN ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI
1340 - 1365
Abstract : 146
|
PDF : 602
TAHAP-TAHAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UTILITAS KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG
1457 - 1479
Abstract : 339
|
PDF : 772