Published: 2019-07-12
Articles
PENGARUH EMOSI KEAGAMAAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT BADUY MIGRAN (KASUS DESA CISIMEUT LEBAK BANTEN)
Abstract : 661
|
PDF : 481
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELIi (PPJB) YANG DiKERJAKAN OLEH DEBITUR TANPA MEMENUHI PRESTASI DALAM PERJANJIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 571/PDT/2017/PT.BDG)
Abstract : 411
|
PDF : 3580
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA LAYANAN INTERNET BOLT DAN BOLT HOME YANG DICABUT IZINNYA OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018
Abstract : 339
|
PDF : 429
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PM NOMOR: 94-K/PM.III-12/AD/VI/2015)
Abstract : 453
|
PDF : 6618
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS GANTI KERUGIAN PT GRAB TAXI INDONESIA TERHADAP KONSUMEN DEWI MARDIANTI TERKAIT HAK ATAS KENYAMANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Abstract : 514
|
PDF : 1550
PERAN BALAI PERMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS 1 JAKARTA BARAT DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUMM(ABH)
Abstract : 473
|
PDF : 745
PENERAPAN FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH DALAM PENETAPAN TANAH TERLANTAR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (STUDI TERHADAP: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO: 14/PTT-HGB/BPN RI/2014)
Abstract : 439
|
PDF : 1621
KEABSAHAN PERKAWINAN SEDARAH MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA MENURUT HUKUM ADAT
Abstract : 1269
|
PDF : 4504
PERBUATAN PIDANA TERHADAP PENGEDARAN KOSMETIKA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DALAM PRAKTIK KEFARMASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Abstract : 468
|
PDF : 2125
ANALISIS EKSEKUSI PIDANA UANG PENGGANTI PADA KORPORASI BUMN YANG TIDAK DIJADIKAN SEBAGAI TERDAKWA (STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG NO. 1964 K /PID.SUS/2015)
Abstract : 419
|
PDF : 2512
TANGGUNG JAWAB BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA (Studi Kasus: Kecelakaan Pesawat Udara Lion Air Nomor Registrasi PK–LQP)
Abstract : 730
|
PDF : 495
Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)
Abstract : 393
|
PDF : 4693
Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkut DHL Express Terhadap Pengiriman Barang dari Jakarta ke Malang ( Studi Putusan Pengadilan Nomor 733/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL.)
Abstract : 468
|
PDF : 2066
EFEKTIVITAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 9/ POJK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN (STUDI KASUS TRANSAKSI REPO SAHAM BENNY TJOKROSAPUTRO TAHUN 2016)
Abstract : 590
|
PDF : 975
KEABSAHAAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN UUPA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
Abstract : 316
|
PDF : 285
PEMINDAHAN RUMAH IBADAH DAN FASILITAS UMUM AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Abstract : 510
|
PDF : 1785
PERTANGGUNGJAWABAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN AKIBAT PENGGANTIAN JENIS PESAWAT UDARA YANG DILAKUKAN OLEH PENGANGKUT (CONTOH KASUS: TIDAK TERANGKUTNYA PENUMPANG PADA PENERBANGAN LION AIR JT-1341 TAHUN 2018)
Abstract : 477
|
PDF : 3618
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUKA KANTOR CABANG ATAS NAMA SENDIRI (PUTUSAN NOMOR : 2/PTS/Mj.PWN.DKIJakarta/xi/2017)
Abstract : 314
|
PDF : 1634
GUGATAN PEMBATALAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL SALAK TOWER
Abstract : 344
|
PDF : 2509
ANALISIS PENERAPAN PASAL 245 UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DALAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO:03/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.)
Abstract : 564
|
PDF : 939
ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN HOMOLOGASI PADA KASUS KEPAILITAN PT NJONJA MENEER (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG. JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1397 K/PDT.SUS-PAILIT/2017).
Abstract : 1412
|
PDF : 4414
AKIBAT HUKUM KRIMINALISASI PENGURUS SERIKAT PEKERJA ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KEDUDUKAN SERIKAT PEKERJA DI DALAM PERUSAHAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR: 95/PID/2018/PT.DKI)
Abstract : 371
|
PDF : 1006
ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN DEMOSI PADA PEKERJA PT. MEGAH MITRA SUKSES (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 146/PDT.SUS-PHI/2016/PN.JKT.PST JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 257K/PDT.SUS-PHI/2017)
Abstract : 471
|
PDF : 1201
ANALISIS PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DITINJAU DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA PELAKU DAN KORBAN
Abstract : 566
|
PDF : 1807
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PEMBERI INFORMASI PALSU YANG MENGANCAM KESELAMTAN PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009
Abstract : 350
|
PDF : 691
PENYALAHGUNAAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENJUAL DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) OLEH PENERIMA KUASA (CONTOH KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1846/K/PDT/2017)
Abstract : 428
|
PDF : 2179
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TRANSAKSI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN GO-PAY
Abstract : 883
|
PDF : 2736
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH DALAM HAL TERJADI GUGATAN OLEH PIHAK LAIN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1820 K/PDT/2017)
Abstract : 425
|
PDF : 2639
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH UMUM DARI PERBUATAN WANPRESTASI OLEH DEVELOPER/PENGEMBANG SESUAI DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Abstract : 893
|
PDF : 6338
PENERAPAN PASAL 281 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH MILITER. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2017)
Abstract : 1296
|
PDF : 8432
KEWENANGAN HAKIM TERHADAP ADANYA KETENTUAN PIDANA MINIMAL TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 108-K/PM.II-09/AD/IV/2015)
Abstract : 243
|
PDF : 383
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGAJUAN TUNTUTAN KEKURANGAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM PEKERJA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 195/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 885K/Pdt.Sus-PHI/2017)
Abstract : 430
|
PDF : 1031
ANALISIS PUTUSAN KEPAILITAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 769 K/PDT.SUS-PAILIT/2016 MENGENAI PEMBERESAN HARTA PAILIT (BOEDEL PAILIT)
Abstract : 821
|
PDF : 5404
TANGGUNG JAWAB AGEN DISTRIBUTOR ATAS PEREDARAN OBAT KUAT IMPORT TANPA IZIN EDAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Abstract : 492
|
PDF : 1051
KEABSAHAN KEWENANGAN KURATOR DALAM MEMBUAT PERJANJIAN PERDAMAIAN SETELAH GAGALNYA PKPU DAN DEBITOR DINYATAKAN PAILIT (Contoh Kasus: Putusan No.486 PK/Pdt/2018)
Abstract : 459
|
PDF : 1257
PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ATAS DASAR KEPERCAYAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:2683 K/Pdt./2016)
Abstract : 471
|
PDF : 3331
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Abstract : 447
|
PDF : 3781
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT SELAMA MASA CUTI (PUTUSAN NOMOR : 1/PTS/Mj.PWN.DKIJakarta/xi/2017)
Abstract : 250
|
PDF : 696
TINJAUAN TERHADAP KASUS PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (PEDOFILIA) SESAMA JENIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 (STUDI PUTUSAN 90/PID.SUS/2016/PN BMS)
Abstract : 550
|
PDF : 1225
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (MINERBA) DI KABUPATEN PANDEGLANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Abstract : 394
|
PDF : 2569
Penyelesaian atas Sertipikat Tanah Ganda Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1537 K/PDT/2018)
Abstract : 327
|
PDF : 944