KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 661/PID.B/2016/PN.BLB)

Main Article Content

Ricky Vandre Teguh Jaya
R Rahaditya

Abstract

Evidence comes to determine that whether or not a person is convicted, Research Method used is normative research using statutory and analytical approach, data collection through literature studies, The research about evidence that use on criminal cases, there are many evidence in Criminal Procedure Code, Article 184 in Criminal Procedure Code acknowledges that there are 5 pieces of evidence, however, evidence based on electronic data its not comes from Criminal Procedure Code, its come from different law constitution,Law of Republic Indonesia Number 19 Year 2016 concerning Information and Transaction Electronic in article 5 is about evidence electronic that valid to use as an evidence such as evidence in Criminal Procedure Code article 184, therefore electronic evidence is valid and legal to use on criminal cases, the recruitment of electronic evidence on article 5 to becomes legal evidence that got recognize by the judge is still not clear, so there is needed to increasingly emphasized that electronic evidence.

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Harahap,Yahya. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP ( pemeriksaan,banding, kasasi, dan peninjauan kembali). (Jakarta: Sinar grafika, 2000)

Harahap,Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan. (Jakarta : Sinar grafika,2007)

Hiarieje, Eddy, O. S. Teori dan Hukum Pembuktian. (Jakarta : Erlangga, 2012)

Sastrawidjaja,Sofyan. Hukum Pidana 1. (CV.Armico,1990)

Soekanto,Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia–UI press, 2010)

Subekti. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010)

Subekti. Kamus Hukum. ( Jakarta : Pradnya Paramita, 2003)

Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

________.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang acara pidana

________.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

________.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

________.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik