ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN)

Maria Eleonora Novena Pritasari, Hery Firmansyah

Abstract


Corruption is a criminal act that requires extraordinary prevention and handling. One of the efforts to eradicate corruption is the application of special minimum criminal provisions.The implementation of this special minimum criminal sanction needs to be supported by the judge as the law enforcer who determines the severity of the crimes imposed in the judicial system. Often corruption court decisions apply criminal sanctions under a special minimum sentence. Pancasila Sibarani based on Medan High Court Decision Number 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.Mdn, was sentenced to a fine of IDR 50,000,000, which deviates from the specific minimum provisions in the law. The research method used in this study is a normative research method based on literature study materials and interviews with practitioners and academics. The results of this study indicate that conviction by judges is entirely dependent on the process of proving and seeking material truth in the case itself. The judge's authority in imposing a sentence must be based on considerations obtained from extracting facts in the trial process.

Keywords


Special Minimum Fines ; Corruption Crime ; Judge's Authority

Full Text:

PDF

References


Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2011.

Asnawi, M. Natsir. Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Harahap, M. Harahap. Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Irianto, Sulistyowati et al. Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017)

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Saleh, K. Wantjik. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Tresna, R. Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Jang Penting. Djakarta: PT Tiara Limited, 1959.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif dalam Perkara-perkara Pidana. Bandung: Alfabetra, 2013.

Zulfa, Eva Achjani et al. Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

________. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

________. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

________. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Artikel Jurnal Online

Putra, Permadi Syahids. “Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/PT Korupsi/2014/PN.PTK)”. Jurnal Nestor Magister Hukum. Vol. 1 No. 1 2016. Diakses tanggal 5 November 2020.

Valerian, Dion. “Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Antikorupsi Integritas. Vol 5 No. 2 2019. Diakses tanggal 16 November 2020.

Website

Anonim. “Pro Kontra Putusan Videotron, Terobosan atau Kekeliruan?” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54043284bf38a/pro-kontra-putusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan/. Diakses tanggal 4 Desember 2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10565

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Hukum Adigama is indexed by:

   

 

-----

Alamat:

Fakultas Hukum - Universitas Tarumanagara

Ruang Jurnal, Gedung M, Lantai 2, Kampus 1

Jl. S. Parman No. 1, Jakarta Barat - 11440

[T] (+6221) 5671748, 5604477

[E] era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id

----- 

E-ISSN 2655-7347

P-ISSN 2747-0873

-----

Web Analytics Jurnal Hukum Adigama Stats

Flag Counter