KEKUATAN HUKUM DARI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PERKARA KEPAILITAN

Main Article Content

Alberta Alberta
Ariawan Gunadi

Abstract

Bankruptcy is a verdict issued by the Commercial Court, which results in general confiscation of all assets and wealth of a debtor. Whether it is owned now or in the future. The settlement would be done by a curator under the supervision of a supervisory judge. These officials were appointed immediately at the time the bankruptcy verdict is read. Substantiation at a bankruptcy case follows the regulation in the civil procedural law. Which regulates 5 evidence, that are written evidence (deed), witness, prejudices, and vow. This written evidence is divided by 2 forms, an authentic (notarial) deed and a private deed. Both have the same binding strength, however different when presented to the court as proof. Private deed is weaker, and it is an imperfect evidence since it had to be proven furthermore. Bankruptcy has to qualify the requirements stated in Article 2 and Article 8 of Bankruptcy Law 2004. With one of the terms is a simple substantiation. Which does not comply with the nature of a private deed. This shall be depended on the judge’s authority to decide.

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Asyadie, Zainal. Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

HS, Salim. Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU). Jakarta: Sinar Grafika, 2011

O.S, Eddy Hiariej. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.

Samudera, Teguh. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Bandung: Alumni, 1992.

Shubhan, Hadi. Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan). Jakarta: Putra Grafika, 2008.

Sidharta et.al. Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis. Jakarta: Prenamedia Group, 2018

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soeparmono. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1984.

Artikel Jurnal Online

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 22, Nomor 2 (Juni 2010). Diakses tanggal 5 Desember 2020, doi.org/10.22146/jmh.16225.

Gerungan, Lusy K.F.R “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas Dari Notaris”. Jurnal Hukum Unsrat, Volume 20, Nomor 1 (Januari 2012). Diakses tanggal 9 Desember 2020, DOI: 10.22437/ujh.2.2.323-352.

Puspa, Whenayu Teguh “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris”. Jurnal Repertorium. Volume 3, Nomor 2 (Juli 2016): 153-164. Diakses tanggal 9 Desember 2020.

Putriyanti, Erma Defiana dan Wijayanta T “Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi”. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 22, Nomor 3 (Oktober 2010). Diakses tanggal 9 Desember 2020. doi.org/10.22146/jmh.16240.

Suparman, Jesse Adam dan Suatra Putrawan “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris”. Kertha Semaya. Volume 4, Nomor 3. Diakses tanggal 9 Desember 2020.

Zulaeha, Mulyani “Mengeveluasi Pembuktian dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indoensia”. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER. Volume 1, Nomor 2 (Desember 2015). Diakses tanggal 9 Desember 2020. DOI: 10.36913/jhaper.v1i2.18

Website

Tampubolon, Boris. “Syarat Dinyatakan Pailit.” https://konsultanhukum.web.id/syarat-dinyatakan-pailit/. Diakses tanggal 9 Desember 2020.