Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020

Abstract

The phenomenon of a single candidate in simultaneous regional elections in Indonesia has occurred since 2015. In 2018 there were 18 regional elections with a single candidate and 25 regions in 2020. The implementation of simultaneous regional elections in Kediri district in 2020 was marked by the presence of a single candidate is interesting to study more, because it is new. The main question in this research is why there is phenomenon a single candidate in the Kediri district election and how is the configuration of political communication for the emergence of a single candidate. The purpose of this study was to determine the process of the phenomenon emergence of a single candidate in the Kediri district election and to determine the configuration of political communication for the emergence of a single candidate. This research uses a case study approach by describing political facts in the field. Research informants are consisted of election administrators, members of political parties, academicians and community leaders. The results showed that the occurrence of a single candidate in the Kediri district was because all political parties provided support for 1 pair of candidates. This political fact is marked by the configuration of political communication through the recommendation of political parties from the central leadership council (DPP). Even though there has been a selection of prospective pairs of candidates at the regional level (DPC DPD), the transactional communication by candidatos uses an approach with a number of political party officials both at the regional and central levels. The recommendation of this research is to change the regulations to avoid the single candidate appear in the next regional election., especially the minimum requirement for support from candidates and the proposal to be returned to the election by DPRD members therefore would generate truly regional representatives.

Fenomena calon tunggal pada pilkada serentak di Indonesia telah terjadi sejak tahun 2015 dengan 3 pasangan calon tunggal. Pada tahun 2018 terdapat 18 pilkada dengan calon tunggal hingga tahun 2020 ada sejumlah 25 daerah yang memiliki calon tunggal. Pelaksanaan pilkada serentak di kabupaten Kediri tahun 2020 diwarnai dengan hadirnya calon tunggal sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam karena merupakan fenomena baru bagi proses demokrasi di kabupaten Kediri. Masalah dalam penelitian ini, mengapa terjadi fenomena calon tunggal pada pilkada kabupaten Kediri dan bagaimana konfigurasi komunikasi politik atas munculnya calon tunggal pada pilkada kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses munculnya fenomena calon tunggal pada pilkada kabupaten Kediri dan untuk mengetahui konfigurasi komunikasi politik atas munculnya calon tunggal pada pilkada kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan mendeskripsikan fakta politik dilapangan. Informan penelitian terdiri dari penyelenggara pilkada, anggota partai politik, akademisi dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya calon tunggal pada pilkada kabupaten Kediri tahun 2020 karena semua partai politik memberikan dukungan kepada 1 pasangan calon. Calon perseorangan tidak mampu memenuhi jumlah minimal dukungan yang dipersyaratkan. Fakta politik ini ditandai dengan adanya konfigurasi komunikasi politik melalui rekomendasi partai politik dari dewan pimpinan pusat (DPP). Meski sudah dilakukan penjaringan bakal pasangan calon di tingkat daerah/cabang (DPC/DPD). Komunikasi trasaksional oleh calon menggunakan pendekatan dengan sejumlah pengurus partai politik baik ditingkat daerah maupun pusat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perubahan peraturan agar tidak muncul calon tunggal pada pilkada selanjutnya terutama syarat minimal dukungan calon perseorangan serta usulan pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada pemilihan oleh anggota DPRD. Rekomendasi ini diharapkan dapat memunculkan beberapa calon kepala daerah yang benar-benar merupakan representasi daerah.