PERSEPSI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PARIWISATA TANJUNG LESUNG

Abstract

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung akan dikembangkan sebagai kota wisata terintegrasi seluas 1.500 ha dengan berbagai infrastruktur berstandar Internasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Strategis Nasional, Tanjung Lesung termasuk ke dalam salah satu Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019. Respon masyarakat berupa persepsi, dan peran serta terhadap rencana tersebut perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait karena dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi dan peran serta masyarakat terhadap proses percepatan pembangunan Infrastruktur Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam proses pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat di dalamnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei dengan wawancara mendalam terhadap para Ahli dan Informan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang aktif dalam memberikan masukan baik berupa saran maupun pendapat. Terhadap program percepatan pembangunan infrastruktur pada dasarnya masyarakat merasa cukup puas dan merasakan manfaatnya. Meskipun terdapat persepsi dari sebagian kecil masyarakat yang khawatir bila adanya pembangunan pariwisata hanya mendatangkan keuntungan bagi pihak swasta dan pemerintah, sedangkan mereka malah mengalami kerugian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kegiatan sosialisasi tetap harus dilaksanakan secara intensif oleh pihak-pihak yang terlibat guna meningkatkan persepsi dan peran serta swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan didalam menentukan jenis kegiatan pembangunan hendaknya selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat gotong royong, dan kebebasan masyarakat untuk menentukan jenis swadayanya.