PERMINTAAN MAAF AUSTRALIA DAN PRINSIP NON REFOULEMENT (STUDI KASUS PENCARI SUAKA SRI LANKA)

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.666

PENYELESAIAN SENGKETA IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN ANTARA NEW ZEALAND DENGAN INDONESIA

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.661

MENATAP PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA TAHUN 2017

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.667

MEKANISME HUKUM DALAM POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.663

PERLINDUNGAN ANAK OLEH MASYARAKAT DITINJAU DARI MAZHAB SEJARAH DI DALAM PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD PADA KEHIDUPAN ANAK DI INDONESIA

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.668

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ATAS PENETAPAN BATAS PENGUASAAN TANAH/RUANG DI WILAYAH PESISIR DAN PANTAI

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.669

HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN HAM NASIONAL

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.670