KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) DAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) DALAM PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012)

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v14i2.178

Kedaulatan Udara Indonesia dan Upaya-Upaya Perlindungannya

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v14i2.186

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS-SJK)

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v14i2.522

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v14i2.523

ITIKAD BAIK SEBAGAI TOLAK UKUR PERBUATAN DEBITOR DALAM KEPAILITAN

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v14i2.527

PERKEMBANGAN REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ASEAN

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v14i2.525

PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI) – BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v14i2.528

BEBERAPA CATATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PASAR MODAL SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK PIDANA EKONOMI

https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v14i2.521