PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE (ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG) DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA OLEH KPPU
Bilah Samping Artikel
Isi Artikel Utama
Abstrak
The regulation concerning business competition law in Indonesia is regulated in Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which was enacted on March 5, 1999 and entered into force one year later. With the enactment of Law No. 5 of 1999 every business actor must implement provisions on how to run his business activities in a fair and conducive manner.
In the case of alleged violation of Law Number 5 Year 1999, both Article 5, Article 9, and Article 11, require fulfillment of agreement element to prove that violation of the provisions of those Articles has occurred. However, since the cartel is usually established and done in secret, the proof of the existence of the cartel agreement creates a problem. The Monopoly Practices Law and Unfair Business Competition in Indonesia have not regulated the use of indirect evidence as evidence to prove the occurrence of a cartel. In such case, KPPU is difficult to find any written agreement or other document that explicitly contains agreement on price, marketing area, or production of goods and / or services among business actors.
Rincian Artikel
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
Referensi
Fuady, M., Teori Hukum Pembuktian (Pidana & Perdata), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Harahap. M, Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Junaidi, A., Pembuktian Cartel dalam UU No. 5/1999, Majalah Kompetisi, 11, 2008.
Lubis, A.F., Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.
Nasution, F., & Wiranti, R., Kartel dan Problematikanya, Majalah Kompetisi, 11, 2008.
Nugroho, S.A., Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori & Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
Salim & Nurbani, E.S., Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi & Tesis, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Silalahi, U., Indirect evidence dalam hukum persaingan usaha, Jurnal Hukum Bisnis, 2013.
_________. (Ed.). (2015). Mengungkap kartel dengan bukti tidak langsung. Jakarta: ASEAN Competition Institute.
_________. (Ed.). (2015). Prosiding seminar eksaminasi putusan perkara No. 08/ KPPU-I/2014 (Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999 dalam industri ban. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
_________. (Ed.). (2017). Prosiding seminar publik eksaminasi akademik putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dikaitkan dengan draft Amandemen UU No. 5/1999. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
Tarnes, M.V., Bongkar kartel dengan leniency program, Diakses dari http:// www.hukumonline.com/berita/baca/ lt4d81f77e90173/bongkar-kartel-denganleniency-program, 2011.