HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG BPJS KESEHATAN DENGAN STATUS KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS JIPUT
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
BPJS Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Badan ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak. Mulai tanggal 1 Januari 2019 setiap Warga Negara Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kepesertaan dari BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini adalah ditingkatkannya pengetahuan sehingga kepesertaan BPJS Kesehatan juga meningkat. Penelitian ini adalah studi deskriptif menggunakan metode crosssectional, subjek penelitian ini terdiri dari 113 responden. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang BPJS Kesehatan dan untuk analisis bivariatnya menggunakan metode Chi Square. Dalam penelitian ini diperoleh 58,4% responden merupakan peserta BPJS Kesehatan dan 55,8% responden memiliki tingkat pengetahuan cukup. Penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Naskah yang diterima adalah naskah asli yang belum pernah dimuat dalam jurnal lain dan tidak sedang dalam proses untuk dimuat dalam majalah lain dalam waktu yang bersamaan. Naskah yang diterbitkan merupakan hak milik penerbit dan tidak akan dikembalikan, sedangkan naskah yang dinilai tidak layak diterbitkan akan dikembalikan. Naskah yang masuk akan dinilai oleh mitra bestari. Tim editor mempunyai hak melakukan pengeditan sesuai gaya selingkung untuk naskah yang akan diterbitkan.
References
Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2004.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. 2018.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja ,dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 2013.
Notoatmodjo ProfDrS. Metodologi Penelitian Kesehatan. PT Rineka Cipta. 2010.
Wijayanto WP. Hubungan Pengetahuan dan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Terhadap Aksesibilitas BPJS. Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan 2 (2) 2017, 131 – 140. 2017.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Kecamatan Jiput Dalam Angka 2019. 2019
Sastradimulya F, Nurhayati E, Susanti Y. Hubungan Tingkat Pengetahuan Pasien Tentang Jaminan Kesehatan Nasional dengan Status Kepesertaan BPJS. Bagian fakmakologi Universitas Islam Bandung.
Isnaeni Y, Agustina Tanjung S. Hubungan Pengetahuan tentang JKN dengan Sikap Kepesertaan JKN Mandiri di Puskesmas Mergangsan Yogyakarta Tahun 2015. PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK JENJANG DIV SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ‘AISYIYAH YOGYAKARTA. 2015.
Pangestika VF, Jati SP, Sriatmi A. Faktor yang Berhubungan dengan Kepesertaan Sektor Informal dalam BPJS Kesehatan Mandiri Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Jurnal Kesehatan Masyarakat.2017.