URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Isi Artikel Utama

Nabila Azzahra
Rugun Romaida Hutabarat

Abstrak

Corruption is still a serious problem in Indonesia. This criminal act caused significant losses to state finances. Law enforcement for criminal acts of corruption done conventionally so far has proven to experience various disease resistance. Not a few cases have run aground in the middle of the road due to the absence of witnesses to support the duties of law enforcement officials. In its development, the term whistleblower is known as a criminal act of corruption. Assessed from a terminological perspective, a whistleblower is defined as someone who discloses a fact. In Indonesia whistleblower is a criminal act that reports and reports certain crimes and is not part of the crime it reports. In principle, whistleblowers can play a major role in exposing corrupt practices of public institutions. However, due to the lack of legal protection for whistleblowers in Indonesia, a whistleblower can be threatened physically, psychologically or at work because of his report or testimony of the allegations and crimes that have occurred. For this reason, in order for the practice of reporting and disclosing facts by whistleblowers to run more effectively, a concept of regulatory protection for whistleblowers in Indonesia is needed. As explained, this study aims to examine the form of legal protection for whistleblowers from a normative perspective and its implementation and also to study the practice of legal protection for whistleblowers in several countries to obtain the ideal legal protection concept for whistleblowers in Indonesia for the future.

Rincian Artikel

Bagian
Articles

Referensi

Buku

Arief, Barief. (2006). Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta). Jakarta: Adika Remaja Indonesia.

Haris Semendawai et al., Abdul. (2011). Memahami Whistleblower, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mulyadi, Lilik Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Cetakan Ke-1. Bandung: PT Alumni.

Nawawi Arief, Barda. (2014). Perbandingan Hukum Pidana. Depok: PT Raja Grafindo, 2014.

Perlindungan Saksi, Koalisi. (2005). Saksi Harus Dilindungi (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi). Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Soekanto. Soerjono. (1986). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indonesia, Surat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Australia, Protected Disclosures Act.

United Nations, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Artikel Jurnal Online

Imam Turmudhi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011.

KPK, Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG,

Webinar KPK, UNCAC Webinar Seri 7: Kemajuan Perlindungan Pelapor (Whistleblowers) di Indonesia.