KEABSAHAN PENYANDERAAN (GIJZELING) WAJIB PAJAK BERITIKAD BAIK (CONTOH KASUS: PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR: 72329/PP/M.XVIIIA/99/2016)
Main Article Content
Abstract
Taxes are mandatory contributions that must be paid by every citizen to the State. In the implementation of tax collection, tax is coercive and can be enforced, this is because the role of taxes as a source of state revenue, especially Indonesia, which is 75% of the source of income comes from the tax sector, thus the contribution of society as a tax bearer in terms of obeying tax payments is expected because with this contribution it can help or equal to providing support to the State to achieve the country's goals, namely one of which is to carry out national development and this development is carried out evenly throughout the territory of the country. How is the legality of the hostage-taking (gijzeling) of good faith taxpayers not contradicting Article 33 paragraph (1) of Law Number 19 Year 1997 concerning Tax Collection by Force Letter as amended by Law Number 19 Year 2000 concerning Amendments to Law Number 19 of 1997 concerning Tax Collection with a Warrant ?. This type of research uses the Normative Law research method, the research specification used is descriptive analytical, the type of data used in this study is secondary data, the data collection techniques used by the author are document studies or literature to collect secondary data. In this study, the authors used qualitative data analysis technique
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Buku
Bohari, H. Pengantar Hukum Pajak. (Jakarta: Rajawali Press, 1993)
Handoko, Rukiah. Seri Buku Ajar: Pengantar Hukum Pajak Buku A.(Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000)
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019)
Ritonga, A. Anshari. Pembaharuan Perpajakan dan Hukum Fiskal Formal di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Pustaka El Manar, 2007).
_______. Anshari. Tinjauan Hukum Pajak Sebagai Ilmu Hukum Bersifat Khusus, (Jakarta: Penerbit Pustaka El Manar, 2017)
Ritonga, A. Anshari. Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia (Jakarta: Penerbit Pustaka El Manar, 2017).
Soemitro, Rochmat. Dasar-Dasar Hukum Pajak & Pajak Pendapatan 1944, (Bandung: Penerbit PT. Eresco, 1977).
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan Ke- 3. (Jakarta: UI Press, 1986).
Santoso Brotodihardjo, R. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Penerbit PT. Eresco, 1989).
_________.Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2013).
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 33 Ayat (1).
________.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan.
________.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
________.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
________.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
________.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
________.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
________.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
________.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
________.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-UndangNomor 16 Tahun 2009.
Artikel
Abi Asmana, “Tujuan Hukum Pajak”.www.legalstudies71.blogspot.comdiakses pada 25 November 2020.
Anonim, “Penelitian Hukum Normatif” www.idtesis.com diakses pada 13 November 2020.
Anonim,“Prosedur Penagihan Dengan Surat Paksa”. www.satvika.co.id.diakses pada 22 Desember 2020.
Anthony Kosasih, “Kriteria Penyanderaan (Gijzeling)”. www.klikpajak.com. diakses pada 29 Desember 2020
Brotodihardjo”. www.kemenkeu.go.id diakses pada 13 November 2020.
Rani Maulida, “Pajak Daerah” www.online-pajak.com diakses pada 29 November 2020.
Serafica Gischa, “Pendapatan Negara bersumber dari Pajak”.www.kompas.com diakses pada 13 November 2020.
Tantiya Nimas Nuraimi, “Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. www.merdeka.com diakses pada 13 November 2020.
Wibowo Subekti, “Pengertian Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak OrangPribadi”. www.wibowopajak.com diakses pada 13 November 2020.