DAMPAK TERHADAP TINDAKAN MEMPERTONTONKAN TERSANGKA DI MUKA UMUM DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Main Article Content

Yakobus Yakobus
R Rahaditya

Abstract

The principle of presumption of innocence is regulated in Law No. 14 of 1970 Article 8 which contains the definition of the presumption of innocence. But this principle is often ignored by law enforcers in the investigation process in a variety of ways, one of which is the act of showing the suspect in public, cases like this have very often occurred in the investigation process in Indonesia, especially in the field of special crimes of corruption and narcotics.  This has become an inherent culture for law enforcers to expose suspects to the public, with this action suspects who have not yet received a guilty verdict must undergo social sanctions obtained from showing this suspect, so that it can have an impact that can stick to the suspect. alone as well as relatives and family. Many parts of society support this action without caring and knowing about the impact of this action, but there are also groups of people who disagree and consider this as an act of violation of the presumption of innocence that must be stopped.

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Budianto, K., M, dan Wantjik Saleh. Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIdana 1981 Dengan Uraian Singkat. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Ishaq, H. Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014).

Mulyadi, Lilik. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. (Bandung: Alumni, 2004).

_________. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2008).

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. cet. Ketiga. (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982).

Riyadi, Eko. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Nasional. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Soehadi, R. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. (Surabaya: Apollo, 1995).

Peraturan.Perundang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

________. Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia.

________. Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

________. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

________. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

________. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.