ANALISIS TERHADAP BATASAN PEMBERLAKUAN TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN FORCE MAJEURE DARI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 591/PDT.G-LH/2015/PN.JKT.SEL DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 540/PDT/2017/PT.DKI)

Article Sidebar

PDF
Published: Jan 12, 2021
DOI: https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10626
Keywords:
Environmental Law Act Against the Law Force Majeure

Main Article Content

Nico Casey
Mella Ismelina F.R.

Abstract

One example of problems in environmental law that the author encountered is in the District Court Decision Number 591 / Pdt.G-LH / 2015 / PN.Jkt.Sel and the High Court Decision Number 540 / PDT / 2017 / PT.DKI which essentially contained fires forest that occurs in the Meranti Islands, which is an area belonging to PT National Sago Prima (PT NSP). In the legal considerations of the District Court judges, PT NSP was declared to have committed an illegal act which resulted in a forest fire because it was considered negligent in preventing and anticipating the forest fire. However, in the legal considerations of the High Court judges, the panel of judges has a different opinion, namely that the forest fire occurred not because of negligence by PT NSP but occurred because of a natural disaster. Then what is the basis for the judge's consideration in the limitation of enforcement of actions against the law and force majeure against environmental damage due to forest fires? Legal certainty has not been achieved due to differences in opinion regarding the status of forest fires because the Judges at the District Court and the High Court have different considerations. Apart from that, the permits required by PT NSP to run its business are also deemed non-existent, whereas in fact the permit is already owned, even though it is not yet under PT NSP's name.

Article Details

Issue
Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Adigama
Section
Articles

This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2004), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asikin, Zainal. (2012), Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.

Cst Kansil, Christine S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. (2009), Kamus Istilah Hukum, Jakarta.

Fakhriah, Efa Laela. (2013), Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Bandung: PT Alumni.

Fuady, Munir. (2013), Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hardjasoemantri, Koesnadi. (1991), Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hanitijo, Ronny. (1988), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia.

Kelsen, Hans. (2007), sebagaimana diterjemahkan oleh Soemardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE, Jakarta: Media Indonesia.

Kelsen, Hans. (2006), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muttaquien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung.

Manulang, Fernando M. (2007), Hukum dalam Kepastian, Bandung: Prakarsa.

Mertokusumo, Sudikno. (2007), Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Abdulkadir. (2010), Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti.

ND, Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Otto, Jan Michiel. (2003), Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.

Rubaie, Achmad. (2007), Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang: Bayumedia Publishing.

Simanjuntak, P.N. H. (2017), Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. (2010), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:

Universitas Indonesia.

Suadi, H. Amran. (2018), Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Jakarta: Prenamedia Group.

Sukami. Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, T.t.p: Pustaka Sutra.

Sunarso, Siswanto. (2005), Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. (2010), Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Zainal Arifin, E. (2009), Metode Penulisan Ilmiah, Jakarta: Pustaka Mandiri.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 540/PDT/2017/PT.DKI