PENUNJUKAN ANGGOTA POLRI AKTIF UNTUK MENDUDUKI JABATAN DI LUAR KEPOLISIAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Ronald Limanjaya, Tatang Ruchimat

Abstract


The author makes this paper with the title “The Appointment Of Police Officers To Hold Positions Outside The Police Based On The Legal Certainty” because the concern for implementing Indonesia As a Rule of Law. The Rule of law is made to protect the people from government power. The principle of rechtsstaat in Indonesia could be shown by the implementation of separation power between executive, legislative and the judative; protection of human rights, government actions based on law and the others. As the rechtsstaat, one of the most important things is the principle of legal certainty. The legal certainty doesn’t only mean that laws do not contradict each other, the legal certainty also means no difference between law and the implementation itself. From the police law we can clearly see that police are prohibited from occupying any position outside of the police itself. But lately, that police regulation sometimes is violated. In 2018, acting governor of west java was taken from police. One of the police is taken for being a head of the corruption eradication commision. From these cases we can make a conclusion that the phobilited of police to occupy other positions out of police is not implemented properly. This paper is made for finding ways to solve the problem of Legal certainty of this police law problem, to know and understand the legal consequences of an active police position who occupy another position outside the police, and giving preferences for other people who want to research the same problem as this paper.



Keywords


The Appointment of Police; Hold Position Outside The Police; Legal Certainty

Full Text:

PDF

References


Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

Indonesia, Keputusan Presiden Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)

Buku dan Jurnal

Bambang, Arumandi. dan Sunarto. Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945. Semarang: IKIP Semarang Express, 1993.

Falaakh, Moh. Fajrul. dkk (Tim Penulis). Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum. Yogyakarta: FH UGM, 2001.

Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Fuller, Lon L. The Morality of Law. revised edition. London: Yale University Press, 1969.

Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Indroharto. Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.

MD, Moh. Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Soekanto, Soerjono. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press, 2007.

Website

Anggoro, Bayu. “Emil Resmi Cabut Pergub Pengupahan”. https://mediaindonesia.com/read/detail/194902-emil-resmi-cabut-pergub-pengupahan. Diakses pada 19 September 2020.

Iqbal, Mohammad. Jenderal Polisi Menyebar di Luar Polri. Dari BUMN. https://www.cnbcindonesia.com/news/20191128142831-4-118725/jenderal-polisi-menyebar-di-luar-polri-dari-bumn-hingga-pssi. Diakses pada 18 Desember 2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10593

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Hukum Adigama is indexed by:

   

 

-----

Alamat:

Fakultas Hukum - Universitas Tarumanagara

Ruang Jurnal, Gedung M, Lantai 2, Kampus 1

Jl. S. Parman No. 1, Jakarta Barat - 11440

[T] (+6221) 5671748, 5604477

[E] era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id

----- 

E-ISSN 2655-7347

P-ISSN 2747-0873

-----

Web Analytics Jurnal Hukum Adigama Stats

Flag Counter