DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 424/PID.SUS/2018/PN.AMB DAN PUTUSAN NOMOR: 494/PID.SUS/2018/PN.AMB)

Adithia warman, R Rahaditya

Abstract


Disparity of sentencing in law enforcement be perceived often occurs, as an example existence disparity of sentencing on criminal act in the traffic field and road transport between Court Decision Number: 424/Pid.Sus/2018/PN Amb and Court Decision Number: 494/Pid.Sus/2018/PN Amb. The issue of disparity of sentencing appears because regulation of criminal law in Indonesia is still not optimal. Other than that, factors that come from the judges themselves can trigger the emergence of this disparity of sentencing. Referring to the problem, the writer conducted research by using normative methods and also supported interview data from some interviewees. The research result shows that the law in effect in Indonesia at this time still needs some renewal in order to minimize disparity of sentencing, as an example be required to regulate the purpose of sentencing, the guidance of sentencing, or regarding the existence of a special minimum of sentencing. Other than that, the integrity of judges must also get attention. Judges are required to always obey existing laws and regulations, and pay attention to the values that live in society, in order to uphold legal justice and also legal certainty and legal benefit.

Keywords


Criminal ; Disparity ; Traffic Accident ; Justice

Full Text:

PDF

References


Buku

Abdurrachman, Hamidah. et al. Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Djulaeka dan Devi Rahayu. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Manao, Disiplin F. dan Dani Elpah (ed). HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya. Cetakan ke-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Mulyadi, Lilik. Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2020.

Mustofa, Wildan Suyuthi. Kode Etik Hakim: Edisi Kedua. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan. Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.

Jurnal

Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana”. Masalah-Masalah Hukum. Volume 47, No. 3 (Juli 2018). Diakses tanggal 8 Agustus 2020. doi: 10.14710/mmh.47.3.2018.215-227.

Hananta, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam penjatuhan pidana”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 7, No. 1 (Maret 2018). Diakses tanggal 8 Agustus 2020. doi: 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108.

Nurhafifah dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 17. No. 2 (Agustus 2015). Diakses tanggal 11 Agustus 2020.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

________. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

________. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

________. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1528).

Internet

Anonim. “Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana”. www.indonesiare.co.id. Diakses tanggal 24 April 2020.

______. “Tugas dan Wewenang Hakim”. www.suduthukum.com. Diakses tanggal 25 Agustus 2020.

Karoen, Rizkisyah dan Wikan Sinatrio Aji. “Substansi yang Terlupakan”. www.pji.kejaksaan.go.id. Diakses tanggal 1 Desember 2020.

Redaksi Rakyat Maluku. “Menelusuri Jejak Permainan Pasal di PN Ambon’. www.rakyatmaluku.com. Diakses tanggal 26 Juli 2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10587

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Hukum Adigama is indexed by:

   

 

-----

Alamat:

Fakultas Hukum - Universitas Tarumanagara

Ruang Jurnal, Gedung M, Lantai 2, Kampus 1

Jl. S. Parman No. 1, Jakarta Barat - 11440

[T] (+6221) 5671748, 5604477

[E] era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id

----- 

E-ISSN 2655-7347

P-ISSN 2747-0873

-----

Web Analytics Jurnal Hukum Adigama Stats

Flag Counter