PELATIHAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN AKHIR TAHUN SESUAI DENGAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023

Abstract

Taxes are a crucial source of revenue used to fund both routine and non-routine government expenditures. The financial development and sustainability of a country are greatly influenced by effective tax collection. In recent years, the government has actively introduced and revised various tax regulations to improve efficiency and optimize revenue. One of the most significant recent updates is related to Article 21 Income Tax (PPh 21), which concerns income earned by individuals. Companies are obligated to withhold PPh 21 from employees’ salaries or wages and report it accordingly. At the beginning of 2024, the government issued Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 of 2023, which regulates the calculation and withholding of PPh 21. This new regulation introduces a more straightforward mechanism by applying a Tingkat Efektif Rata-rata (TER) or Average Effective Rate table for monthly income. The use of TER aims to simplify tax calculations, improve compliance, and ensure fairer tax obligations for individual taxpayers. In response to this regulatory change and the need for a deeper understanding among businesses, we conducted a training session in October 2024 for our PKM (Community Service Program) partner. This initiative aims to enhance tax literacy and ensure accurate implementation of the new rules. The project also produces two key outcomes: a publication in the Serina proceedings and an Intellectual Property (HKI) filing.

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pengeluaran rutin maupun non rutin pemerintah. Pembangunan dan kemajuan pada suatu negara sangat dipengaruhi oleh pemasukan dari sektor pajak. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui revisi dan penerbitan berbagai peraturan perpajakan baru. Salah satu regulasi terbaru yang cukup signifikan adalah terkait Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi, seperti gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lainnya. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawannya. Pada awal tahun 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima melalui pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain oleh wajib pajak orang pribadi. Peraturan ini memperkenalkan metode penghitungan baru menggunakan tabel TER (Tarif Efektif Rata-rata) yang diterapkan per bulan. Penggunaan TER bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak serta meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan. Untuk membantu mitra PKM memahami perubahan ini, kami menyelenggarakan pelatihan pada bulan Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang tepat tentang skema penghitungan baru. Proyek PKM ini menghasilkan dua luaran: publikasi dalam prosiding Serina dan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).