REKONSILIASI DATA PPN BAGI KARYAWAN XP INDONESIA

Main Article Content

Michelle Kristian
Joshua Jose
Jessica

Abstract

ABSTRACT


VAT reconciliation is an important process or activity that companies must carry out regularly. Because this VAT reconciliation activity has a close relationship with the recognition of annual SPT income. This VAT reconciliation is carried out by matching periodic data on the Periodic VAT SPT with the Company's Annual SPT. Data differences can arise due to the characteristics of sales and purchase transactions. VAT reconciliation is one of the important things carried out by companies which is related to the income that will be obtained by a company. This VAT reconciliation activity is carried out to ensure that all existing tax objects that have been calculated, paid, and deposited from corporate income tax objects or VAT objects are in accordance with applicable tax regulations. PSAK stands for Statement of Financial Accounting Standards and has been used by business entrepreneurs in Indonesia in carrying out their financial accounting records. Entities Without Public Accountability (ETAP). Accounting and taxes are like two sides of a coin that are closely related and actually complement each other. However, the approach and implementation are often contradictory or lack direction. Instead of increasing compliance, the implementation of both often confuses taxpayers. The PKM methods applied are the preparation stage for PKM activities, the activity implementation stage and the evaluation stage for PKM activities. The results of PKM activities mean that employees can work more effectively with the aim of producing more accurate financial reports in accordance with the Statement of Indonesian Financial Accounting Standards. PSAK ETAP PSAK ETAP. PKM by providing VAT data reconciliation assistance for employees for data for June July 2023.


ABSTRAK


Rekonsiliasi PPN merupakan sebuah proses atau aktivitas penting yang harus dilakukan perusahaan secara berkala. Sebab dengan adanya kegiatan rekonsiliasi PPN ini memiliki hubungan yang erat dengan pengakuan pendapatan SPT tahunan. Rekonsiliasi PPN ini dilakukan dengan cara melakukan pencocokan data periodik pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Perusahaan. Adanya perbedaan data dapat timbul karena karateristik transaksi penjualan dan pembelian. Rekonsiliasi PPN merupakan salah satu hal penting yang dilakukan oleh perusahaan dimana memiliki keterkaitan dengan pendapatan yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan. Kegiatan rekonsiliasi PPN ini dilakukan guna memastikan dari semua objek pajak yang ada baik yang telah dihitung, dibayar, hingga disetorkan dari objek PPh badan ataupun objek PPN yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.  PSAK memiliki kepanjangan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan telah digunakan oleh para pengusaha bisnis di Indonesia dalam melaksanakan pencatatan akuntansi keuangan mereka. Entitas Tanpa Akuntabilitas public(ETAP). Akutansi dan pajak ibarat dua sisi mata uang yang erat kaitannya dan sejatinya saling melengkapi. Namun, pendekatan dan implementasinya seringkali bertolak belakang atau kurang searah. Alih-alih meningkatkan kepatuhan, implementasi keduanya justru sering kali membingungkan Wajib Pajak. Adapun metode PKM yang diterapkan yaitu tahap persiapan kegiatan PKM, Tahap pelaksanaan kegiatan dan Tahap evaluasi kegiatan PKM. Dengan hasil dari kegiatan PKM adalah Karyawan dapat bekerja lebih efektif dengan tujuan laporan keuangan dihasilkan menjadi lebih akurat sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.  PSAK ETAP PSAK ETAP. PKM dengan memberikan Bantuan Rekonsiliasi data PPN bagi karyawan untuk data bulan Juni Juli 2023.

Article Details

Section
Articles

References

Pokok-pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia / Untung Sukardji, Edisi revisi, cetakan 10 Edisi revisi, cetakan 11

Arens, Alvin A.,Randal J. Elder, & Mark S. Beasley.2014. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach 15th ed. England: Pearson.

Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai. Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya Dhora, DDTC, 2018

PPH dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha Edisi Revisi - Djoko Muljono Buku Original HVS Lebar

PN DAN PPNBM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KARYA MUHAMMAD

Buku Original Konsep Pajak Konsumsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Era Digital - UB Press

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia . (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat

Agung, Mulyo. “Perpajakan Indonesia Seri PPN, PPnBM, dan PPh Badan, Teori dan Aplikasi”. Edisi 2. Mitra Wacana Media. 2019.

Bwoga, Hananta. ”Menuai Rupiah Melalui Pajak Pertambahan Nilai”. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik.Vol.1 No.1 hal 59-71. 2006. Fitria.

“Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Total Penerimaan Pajak”. Skripsi S1, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2015.

Sukardji, Untung. ”Mengenal Lebih Dekat Pajak Pertambahan Nilai”. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.2 No.7.hal 25-31. 2013.

IAI, Standar Akuntansi Keuangan, 2015, Jakarta.

Pedoman manual Accounting Software Accurate CPS Soft v.4

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta

Weygandt, Kimmel, Kieso, 2015, Financial Accounting, Wiley