PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA PH KECAMATAN BBL, BEKASI, JAWA BARAT

Dennis Akbar Satrio
| Abstract views: 99 | views: 97

Abstract

Village communities have socio-cultural values and close kinship relationships maintains the values. In the national development, village communities also demand public policies that stand on the people's side for prosperity achievement. However, the village community does not fully understand various public service programs of welfare improvement in their village. In this matter, all public policies coming from the regional and central government regarding public welfare must be known in all levels of society. It does not only relate to community groups that are geographically close to the government center. The research purpose is to obtain the holistic picture of the understanding of rural communities towards public policies with the villagers' welfare orientation. This research used a qualitative method with the deliberate decision of the informants to obtain the required data and information. The research results show that the people of PH Village definitely does not know and understand various public policies for welfare improvement. Another research results indicate that the socialization of the public policies faces obstacles for internal factors in the government work units and otherwise, the public do not care about the welfare improvement programs. 



Masyarakat desa memiliki nilai – nilai sosial budaya yang dipertahankan dalam hubungan kekerabatan yang erat. Sejalan dengan perkembangan pembangunan, masyarakat desa juga menuntut kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat demi tercapainya kesejahteraan. Kendati demikian masyarakat desa ternyata tidak sepenuhnya mengetahui berbagai program pelayanan public untuk meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.  Padahal semua kebijakan publik yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menyangkut kesejahteraan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya kelompok masyarakat yang secara geografis dekat dengan pusat pemeritahan saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran holistik terhadap pemahaman masyarakat desa terhadap kebijakan publik yang berorientasi untuk kesejahteraan warga desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penetapan informan secara sengaja untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat Desa PH belum mengetahui dan memahami berbagai kebijakan publik yang memberikan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan. Temuan lain adalah sosialisasi kebijakan publik mengalami hambatan karena faktor internal di unit – unit kerja pemerintahan dan masyarakat yang kurang peduli terhadap program peningkatan kesejahteraan.

Keywords

Desa; masyarakat desa; kebijakan publik; kesejahteraan masyarakat; pemerintah di daerah

Full Text:

PDF

References

Agustino, L. (2016). Dasar–dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1). 1-1. Diakses dari https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289

Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction. Boston: Houghton Mifflin Company.

Badri, M. (2017). Sistem komunikasi pembangunan pedesaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Prosiding: Akselerasi Pembangunan Masyarakat Lokal Melalui Komunikasi dan Teknologi Informasi. Universitas Lampung, 1(1), 41-53.

Bungin, B. (2016). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Elvina & Musdhalifah. (2019). Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi dan implementasi kebijakan dengan efektivitas pembangunan program dana desa sebagai variabel intervening. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. Politeknik Negeri Balikpapan, 3(1) 1-9. Diakses dari https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.509

Evans, S. J. (2008). Public policy issues research trends. New York: Nova Science Publisher Inc

Fahturrahman, M. (2016). Faktor birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Jurnal TARBAWI, 2(2), 14-27. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/256485-faktor-birokrasi-dalam-keberhasilan-impl-6defc895.pdf

Faisal, S. (2015). Format – format penelitian sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kencana, S. I. (2016). Ilmu administrasi publik. Jakarta: Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. (2012). Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Koeswara, H. (2019). Dana Desa: Apakah Solusi Mengatasi Persoalan Keuangan Desa?. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Andalas, 4(1), 12-21. Diakses dari https://doi.org/10.25077/jakp.4.1.12-21.2019

Lesmana, H. (2017). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). Jurnal Ilmu Administrasi Negara Raja Ali Haji, 5(2), 9-18.

Moleong, J. L. (2018). Metoda penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Monografi Desa. (2017). Desa PH Kecamatan BBL, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Muliawaty, L. & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45-57. Diakses dari doi: http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898

Mulyadi, D. (2019) Implementasi kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi, 16(1), 66-80. Diakses dari http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/208/pdf

Noviyanti, L & Soleh, A. Z. (2017). Peningkatan keterampilan perangkat desa melalui statistika di desa sayang kecamatan jatinangor Kabupaten Sumedang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 129-133. Diakses dari http://journal.unpad.ac.id/pkm/article/viewFile/16304/7960

Patarai, M. I. (2020). Kebijakan publik daerah: Posisi dan dimensinya dalam perspektif desentralisasi kebijakan. Makassar: De La Macca.

Roso, S. D. (2019). Studi tentang indikator stratifikasi sosial masyarakat tani di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin (Skrispi). Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang. Diakses dari http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3949

Soekanto, S. (2017) Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d. Bandung: Alfabeta.

Sunarno, S. (2012). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Susanto, E. H. (2009). Komunikasi politik dan otonomi daerah: tinjauan terhadap dinamika sosial, ekonomi, politik dan pembangunan. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Syarif, A., & Zainuddin, M. (2017) Inti sari sosiologi pertanian. Makassar: Inti Mediatama.

Thoha, M. (2017). Dinamika ilmu administrasi publik. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri

Wijayanti, P. W. & Pratomo, R. A. (2019). Keberlanjutan wilayah: keterkaitan desa-kota dalam aktivitas minapolitan di Kabupaten Malang. Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, 3(3), 180-188. Diakses dari https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.3.180-188

Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: Teori, proses dan studi kasus. Yogyakarta: Media Presindo.

Wiranata, I. G. A. B. (2011). Antropologi budaya. Bandung: Citra Adytia Bakti.

Copyright (c) 2020 Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.